Jokowi Tegaskan Akan Tindaki Kapal Asing Pencuri Ikan di Indonesia

SHS serius saat mendengarkan pemaparan Jokowi dalam MusrembangnasSHS serius saat mendengarkan pemaparan Jokowi dalam Musrembangnas

Gubernur SHS Hadiri Musrenbangnas 2014

Jakarta- Presiden Jokowi kembali menegaskan, kebijakan pemerintahannya untuk mengembangkan sektor maritim dan meminta para pejabat publik untuk turut mengawal kebijakan itu di daerah.

Presiden menyampaikan, rencana pembangunan kedepan dengan perluasan 24 pelabuhan yang ada di Indonesia dan sentra perikanan serta akan menindak tegas pada kapal-kapal asing pencuri ikan. Jokowi menyebutkan, ribuan kapal asing pencuri ikan itu telah merugikan Indonesia ratusan triliun.

Penegasan ini dikatakan Jokowi dihadapan para gubernur, bupati dan walikota se Indonesia, saat Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014). Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) yang duduk di deretan kursi depan, terlihat serius mendengarkan pemaparan Presien Jokowi dan Wakil Presiden Jussuf Kalla.

Musrenbangnas yang juga dihadiri para menteri negara Kabinet Kerja itu, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang bertemakan "Pembangunan Berkualitas Menuju Bangsa Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian".
/SHS saat hadir dalam Musrembangnas
Untuk usulan pembangunan pelabuhan baru, Presiden menegaskan keperluan tersedianya lahan yang memadai, minimal 500 hektare. "Ini jangkauannya masa depan," katanya seraya menambahkan ketersediaan lahan yang memadai akan mempermudah upaya perluasan pelabuhan di masa datang.

"Saya berikan contoh yang di Semarang di Surabaya sudah sulit untuk meluaskan pelabuhan karena kanan kirinya sudah dimiliki masyarakat jadi ongkosnya sangat mahal, mau tidak mau dipindahkan atau kalau mau ya reklamasi ke tengah," katanya.

Presiden juga menyampaikan perlunya mengembangkan sektor pariwisata mengingat potensi yang sangat besar. Presiden mendorong daerah untuk juga melakukan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan asing.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan publik yang benar dan tepat merupakan syarat utama kemajuan suatu kota, provinsi dan negara. "Intinya ada di bapak ibu semuanya. Intinya adalah kebijakan publik yang benar dan tepat, kalau ada kebijakan publik yang benar dan tepat maka majulah suatu kota, suatu provinsi, suatu negara,"ingat jokowi.

Presiden kemudian mencontohkan sejumlah negara sahabat yang tidak memiliki sumber daya alam namun bisa berkembang pesat karena penerapan kebijakan publik yang tepat dan benar. Oleh karena itu, Presiden berharap dengan penerapan kebijakan publik yang benar dan tepat maka sejumlah permasalahan yang membelit Indonesia dapat teratasi.

Dalam pemaparannya dari sektor pangan. "Kita sering menyatakan negara kita gemah ripah loh jinawi, kita negara agraris. Tapi nyatanya semua kita impor," katanya seraya menyebutkan produk pangan seperti beras, jagung, gula dan kedelai.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekuatan untuk mandiri hanya saja tidak didukung oleh kebijakan publik yang benar dan tepat. Presiden memaparkan target pemerintahannya untuk mencapai swasembada beras dalam Tiga tahun. Presiden juga menyampaikan rencana pembangunan 49 waduk dan target 1 juta hektar irigasi.

Sektor selanjutnya adalah bidang energi dimana Jokowi menilai kebijakan publik yang tidak tepat adalah salah satu alasan mengapa Indonesia yang kaya gas alam dan batu bara kekurangan energi listrik.

Presiden menyebutkan banyak investor mengantri namun terhambat masalah izin. Disebutkan bahwa di suatu provinsi izin dapat terhambat sampai enam tahun. "Target kita tahun ini 35 ribu megawatt," katanya dan pemerintah sedang berusaha mengatasi hal-hal yang menghambat jalannya investasi di berbagai sektor terutama di daerah.(tim/sulutonline).