Pejabat Eselon Dua Dilarang Keluar Daerah Tanja Ijin

Wagub saat memimpin briefing pejabat eselon 2 Pemprov SulutWagub saat memimpin briefing pejabat eselon 2 Pemprov Sulut

Pemprov Percepat Penyelesaian Temuan BPK

Manado-Wakil Gubernur (Wagub) Sulut DR Djouhari Kansil, kembali mengingatkan agar pejabat Eselon Dua, dilarang keluar daerah tanpa seijin terlebih dahulu dari Gubernur maupun Wakil gubernur.

Penegasan ini dikatakan Wagub Kansil, saat melakukan briefing awal tahun 2015 usai apel perdana di kantor gubernur, Senin (05/01/2015). “Karena sudah ada pengalaman tahun lalu, ada beberapa pejabat melakukan tugas luar tidak melapor,”sindir Wagub Kansil dalam rapat yang dihadiri seluruh pejabat eselon Dua di ruangan Mapaluse kantor Gubernur.

Selain itu, dalam briefing tersebut, banyak hal yang dimintakan Wagub terkait dengan tugas-tugas 2014 yang belum selesai termasuk temuan hasil pemeriksaan BPK supaya segera di tuntaskan.

Selanjutnya para Kepala SKDP dimintakan untuk melakukan pemantapan program 2015 dengan segera menyusun agenda kerja 2015.

“Sesuai arahan pak gubernur, agar temuan-temuan BPK yang belum diselesaikan itu, harus dituntaskan sesegera mungkin, perbaikan-perbaikan dokumen.Sebab target kita untuk mengakhiri masa jabatan tanpa catatan apa-apa,”tegas Wagub.

Karena itu ingatnya, evaluasi di setiap SKPD harus jalan.”Silahkan kalian membentuk tim evaluasi untuk dilaporkan kepada Kepala SKPD,”kata Wagub memberikan saran.

Selain itu Wagub memerintahkan, Karo Pembangunan untuk melihat hasil EPPA akhir tahun 2014 diharapkan capaiannya harus 90 persen.Termasuk kegiatan yang sudah dilaksanakan namun belum terbayarkan, diharapkan masing-masing Asisten untuk mencari jalan keluar. (tim/sulutonline).