Tim Terpadu BLH Berhasil Polisikan Tiga Kasus Pengrusakan LH

Kepala BLH Sulut Edwin Silangen SEKepala BLH Sulut Edwin Silangen SE

Silangen: 4 Perusahaan Dikenai Sanski Adminsitrasi

Manado-Sejak terbentuk bulan Agustus 2014 lalu, dan baru turun lapangan diawal bulan Desember 2014 lalu, namun Tim Terpadu Pengawasan dan Penegakan Hukum (TTPPH) bentukan Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang dengan Ketua Tim Wakil Gubernur (Wagub) Sulut DR Djouhari Kansil, berhasil mempolisikan Tiga perusahaan yang terindikasi merusak Lingkungan Hidup (LH).

“Sudah Tiga perusahaan yang dipolisikan oleh Tim Terpadu. Berkas aduannya sudah di Polda Sulut,”jelas Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulut, Edwin Silangen SE, melalui Kabid Penaatan Lingkungan Arfan Basuki SH, Rabu (07/01/2015).

Ketiga perusahaan atau pribadi tersebut masing-masing, kasus perambahan hutan di desa Lumpias Minahasa Utara (Minut) seluas 150 Ha dan kasus perambahan hutan lindung seluas 6 Ha oleh warga Jerman di Bolsel dan kasus reklamasi pantai di Tateli yang tidak memiliki ijin dengan pemilik Ko Bun.

Selain itu terang Basuki, dari target 23 perusahaan yang diusulkan untuk diperiksa, bertambah menjadi 30 perusahaan, dan 4 perusahaan diantaranya dikenai sanksi administrasi secara berkala. Mereka masing-masing, PT Putra Karengetang, perusahaan Tepung Kepala di Minsel (ijin operasional telah lewat waktu, IPAL tidak berfungsi). PT Global Coconut perusahaan Tepung Kelapa di Minsel (IPAL tidak dikelola dengan baik). PT Sederhana Karya Jaya (SKJ) di Tateli, perusahaan pertambangan Mineral dan Batu (IPAL buruk, pencemaran udara dan suara). PT Marga Dwitaguna di Minahasa (kelalaian administrasi dan tidak dapat menunjukan kelengkapan surat perusahaan).

“Mereka ini dalam pengawasan ketat Tim Terpadu,”tegas Basuki.

Basuki kemudian menuturkan, tahun 2015 ini Tim Terpadu akan menyeleksi siapa saja yang akan diperiksa. Sebab ada sekitar 400-an perusahaan yang beroperasi.

Diketahui, pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Penegakan Hukum tersebut, untuk mengawasi dan memeriksa terhadap perusahaan terkait dokumen lingkungan, kualitas lingkungan dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta ketenagakerjaan dan ijin operasi.

Tim terpadu tersebut, selain melibatkan unsur Forkompimda yang terdiri dari Danrem 131 Santiago, Dan Lantamal VIII, Kajati, Kapolda, Danlanudsri, Kepala Pengadilan Negeri, dan Dewan Sulut, juga unsur terkait seperti, Dinas Pertambangan, Disnakertrans, Disperindag, dan Imigrasi, serta Badan Lingkungan Hidup (BLH).

“Keluarnya SK ini, menimbang kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun terus mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan,”terang Silangen melalui Basuki, seraya mengingatkan agar seluruh perusahaan yang ada di Sulut untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.(tim/sulutonline)