Rapim EPPA Desember 2014 Tidak Capai Target

Wagub Kansil saat memimpin rapat EPPAWagub Kansil saat memimpin rapat EPPA

2015 Pemprov Targetkan Terbaik di Indonesia

Manado-Ini menjadi warning bagi para Kepala SKPD dan Kepala UPTD/Balai di jajaran Pemprov Sulut. Menyusul, hasil Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) per 31 Desember 2014, realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai target atau hanya mencapai delapan puluan persen baik keuangan maupun fisik.

Demikian terungkap dalam Rapim EPPA yang dipimpin Wagub Sulut DR Djouhari Kansil MPd di ruang Mapaluse kantor gubernur, Senin (12/01/2015).

Salah satu penyebabnya, ternyata ada 18 SKPD induk dan 16 UPTD/Balai mendapat rapor merah hingga akhir tahun 2014 lalu.

Mencermati hal itu, Wagub mengingatkan, akan kinerja para Kepala SKPD dan Kepala UPTD/Balai yang mendapat rapor merah untuk segera membenahi administrasi keuangan maupun fisik.

“Kalian harus segera memasukan tunggakan laporan yang belum masuk, agar memasuki bulan Februari 2015 nanti, semua administrasinya sudah tuntas,” tegas Kansil, sembari menyebutkan, semua ini terjadi karena para kepala SKPD tidak siap mengikuti Rapim EPPA saat ini, karena tidak mengikuti pra rapim EPPA sebelumnya sehingga rata-rata memberikan alasan yang kurang tepat kepada pimpinan. Padahal terlebih dahulu sudah diingatkan pada Rapim EPPA lalu.

Wagub menyebutkan, tahun 2015 sudah menjadi komitmen pimpinan untuk pengelolaan anggaran harus terbaik di Indonesia, artinya Sulut harus Number One (nomor satu) sehingga penilaian pusat Sulut tidak mendapat rapor merah. Untuk itu Wagub berharap, pada kepala SKPD dapat mengikuti atau hadir DES EPPA yang sudah diberikan tanggungjawab kepada petugas internal SKPD, juga hadir dalam setiap rapat pra rapim sebelum pimpinan menghadiri dan menyampaikan dalam rapim EPPA.

Wagub kemudian menegaskan dalam perencanaan di awal tahun ini harus matang. Karena itu pimpinan SKPD segera melakukan evaluasi pengalaman-pengalaman lalu yang belum mantap sehingga tidak terulang lagi di tahun 2015 ini, misalnya mengajukan admin RUP, pengajuan RUP, mengajukan paket-paket lelang sesuai dengan kelengkapan dan persyaratan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran.

“Semua paket-paket lelang sudah harus selesai pada bulan Maret. Lebih cepat lebih bagus, “ingat Kansil, sembari menyebutkan, Kepala SKPD harus lebih memperhatikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di SKPD, terutama dalam perencanaan harus matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar supaya kegiatan pengelolaan keuangan bisa berlangsung secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel .

Kedepan nanti Kansil menyebutkan, pengelolaan keuangan di Pemprov Sulut sudah berbasis akrual, sehingga di harapkan pimpinan SKPD dan pengelola keuangan dalam waktu dekat ini dapat mengikuti Bimtek/Sosialisasi yang akan dilakukan oleh BPK-BMD dan Inspektorat Provinsi.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menambahkan, supaya SKPD dapat memasukan target penyerapan anggaran Tahun 2015 dan segera memasukan permohonan pelelangan bagi SKPD yang mempunyai paket lelang. Khusus bagi SKPD yang sudah menggantikan tenaga operator EPPA segera menyesuaikan cara mengaplot data Sismontep di Biro Pembangunan.

Diketahui Kinerja APBD Provinsi Sulut per 31 Desember 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 2.579.764.121.333, menghasilkan realisasi keuangan hanya mencapai Rp. 2.079.970.807.213,32 (80,63 %), realisasi fisik 86,09 %, target keuangan 90 % dan target fisik 95 %, deviasi keuangan -9,37 % dan fisik -8,91 %.

Adapun SKPD yang belum memasukan Rencana umum Pengadaan berjumlah berjumlah 37 SKPD dan yang terbanyak yaitu Biro-Biro di Sekretariat Daerah. Sedangkan SKPD induk yang mendapat rapor merah antara lain Inspektorat, Dispora, RSKD Ratumbuisang, BKPM, Disbudpar, Dinas PU, Biro Kesra, dan Sekretariat DPRD. Sedangkan UPTD/Balai yaitu UPTD Dipenda Tahuna, UPTD Dipenda Bolsel, PU Wil IV, UPTD Dishut Tahuna, UPTD Distanak SPPN, UPTD Perindag promosi, UPTD DKP Pengelolaan, UPTD Dishut Benih dan UPTD Balitbang.

Ikut mendampingi Wagub dalam Rapim EPPA, Inspektur Provinsi Praseno Hadi AK MSi, dan Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng MSi. (tim/sulutonline).