PAMI Laporkan SHS ke KPK

Aksi Demo PAMI saat demo di kantor KPK Jakarta (Foto Ist)Aksi Demo PAMI saat demo di kantor KPK Jakarta (Foto Ist)

Biro Hukum Pemprov Kaji Tudingan PAMI

Manado-LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI), melakukan unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (20/1) lalu. Intinya, mereka mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang.

Aksi demo itu sendiri dilakukan sekitar pukul 11.00 Wib. Dalam aksinya, berbagai atribut demonstrasi berupa spanduk bertulis ‘tangkap dan adili Gubernur Sulut’, para demonstran juga melengkapi berbagai foto dari Gubernur SHS.

Ketua PAMI, Romy Rumengan, dalam orasinya di depan kantor KPK tersebut mengungkapkan, pernyataan sikap mengenai 10 dugaan korupsi SHS selama dirinya memerintah dua periode.

Rumengan yang juga adalah kordinator lapangan (Korlap) mengatakan, aksi mereka ini adalah tindaklanjut akan banyaknya laporan masyarakat atas dugaan praktek korupsi yang diduga dilakukan Gubernur Sulut, Sinyo Hary Sarundajang sejak menduduki jabatan sebagai Pejabat Gubernur Maluku Utara pada tahun 2002 lalu hingga kini sebagai Gubernur Sulut.

“Melihat hal itu, maka kami Pelopor Angkatan Muda Indonesia mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menyelidiki kasus ini,” kata Rumengan dalam pernyataan sikap mereka.

Menurut Rumengan pula, sejumlah kasus korupsi yang diduga dilakukan SHS sudah dilaporkan berbagai elemen masyarakat ke KPK termasuk oleh PAMI.
“Kami menyayangkan hingga kini KPK terkesan melindungi Sarundajang. Kuat dugaan ada salah satu petinggi KPK yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Sarundajang yakni berinisial JB. Tak heran KPK terkesan enggan memproses laporan masyarakat tersebut,” koarnya.

Menurut PAMI, sejumlah kasus yang sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum yang hingga kini belum ditindak-lanjuti diantaranya adalah Kasus Dugaan Korupsi Dana Cadangan Umum di Maluku Utara berdasarkan data pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Menurut mereka, hal menarik dalam kasus ini yaitu KPK harusnya memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sulut berinisial PH alias Pras yang dulunya merupakan anggota tim pemeriksa kasus Dana cadangan Umum Malut. Karena dia diduga mengetahui persis penyimpangan dana tersebut dan saat ini justru sudah dijadikan pejabat keuangan oleh Sarundajang selama dua periode masa kepemimpinannya.

Penempatan Pras dari pegawai BPKP ke Pemprov Sulut ini juga, diduga sarat dengan KKN. PAMI menduga itu sebagai upaya balas jasa atau gratifikasi jabatan oleh Sarundajang kepada Pras atas tindakannya menutupi data hasil pemeriksaan DCU Malut yang diduga terjadi kebocoran keuangan negara mencapai Rp 50 miliar yang tidak dipertanggung-jawabkan administrasinya.

Kasus lainnya juga yaitu pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Ratatotok, Minahasa Selatan, yang diduga diketahui Sarundajang. Peralatan tersebut sudah tidak berfungsi lagi sejak diadakan. Kasus lain adalah pemberian ijin pengelolaan tambang emas PT Meares Soputan Mining atau MSM.

Sejak awal pemerintahannya, Sarundajang memberi pernyataan ke publik bahwa selama dirinya menjabat gubernur tidak akan memberikan ijin tambang emas kepada perusahaan MSM tersebut. Namun pada kenyataanya ijin tersebut sudah diberikan karena diduga kuat ada upeti yang diberikan kepada Sarundajang.

Untuk itulah, menurut PAMI, KPK harus memeriksa seluruh harta kekayaan Sarundajang beserta anak-anaknya yang memiliki sejumlah rumah mewah di Jakarta dan Manado serta di Minahasa.

“KPK kami minta untuk memeriksa harta kekayaan dan aset-aset milik PH di tempat tinggal asalnya yang konon mencapai miliaran rupiah. Selain kasus itu kami juga mendesak KPK untuk segera melakukan supervisi kasus Dugaan Korupsi Dana Makan Minum pada APBD Pemerintah Provinsi Sulut tahun angaran 2013 yang diduga terjadi penyimpangan mencapai Puluhan Miliar rupiah. Kasus yang tengah ditangani Polda Sulut itu harus segera disupervisi atau diambil alih KPK. Laporan kasus ini oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang sendiri ke Polda Sulut menurut kami PAMI adalah akal-akalan Sarundajang agar kasus ini tidak menyeret dirinya sebagai tersangka. Karena ternyata Sarundajang-lah yang memerintahkan pengalihan pegelolaan dana Makan Minum pada APBD Sulut tahun 2013 lalu dari penanggung-jawabnya Sekda Provinsi Sulut ke pejabat Asisten Setprov Sulut. Keterlibatan Sarundajang terhadap kasus ini semakin menguat ketika laporan kerugian di Polda Sulut yang menurut Sarundajang hanya sebesar Rp 8 miliar. Ternyata oleh BPK RI Perwakilan Sulut menyatakan bahwa penyimpangan dana Makan Minum tersebut lebih besar yaitu Rp 16 Miliar. Oleh sebab itu PAMI menilai Sarundajang sengaja menutupi kasus ini dengan melaporkan sendiri kasus ini ke Polda agar dirinya terhindar dari dugaan penyimpangan itu,” tukas PAMI. Laporan PAMi itu sendiri diterima di Bagian Pengaduan KPK lewat stafnya bernama Frehmon Wongso.

Sementara itu, Gubernur Sulut, SHS melalui Kepala Biro (Karo) Hukum Setdaprov Sulut, Marcel Sendoh SH, menanggapi bijak akan tudingan miring dari PAMI tersebut. Menurutnya, saat ini pihak Pemprov Sulut melalui Biro Hukum, sementara mengkaji tudingan tadi.

“Biro Hukum sementara dalam kajian dan pengumpulan data atas semua tuduhan tersebut. Selanjutnya akan kami lihat, soal resume dan kesimpulannya, dan nantinya setelah mengkaji dan menyimpulkannya, baru usulan kami serahkan ke pimpinan. Nantinya dari situ baru diketahui langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya,” jelas Karo Hukum, Marcel Sendoh.(tim/sulutonline).