SHS Polisikan Rommy Rumengan (PAMI)

Jajaran Setdaprov Sulut saat press conference terkait aksi Demo PAMI di Kantor KPKJajaran Setdaprov Sulut saat press conference terkait aksi Demo PAMI di Kantor KPK

Pemprov Sulut Lakukan Upaya Hukum

Manado-Aksi demo Rommy Rumengan melalui LSM PAMI di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (20/01/2015) lalu, yang menyebutkan 10 kasus dugaan Korupsi SHS, berbuntut panjang. Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) melalui kuasa hukum pribadi dan keluarga, Johanes Budiman SH, akan menuntut balik atas tudingan tersebut.

Dalam keterangan pers bersama jajaran Pemprov Sulut, pada puluhan wartawan media cetak dan elektronik, Kamis(22/01/2015) Johanes menyebutkan, dalam analisanya terhadap materi isi aksi demo tersebut, banyak peluang untuk menjerat Rommy Rumengan berikut LSM PAMI melalui UU Informasi Teknologi (IT) dan KUHAP.“Kami akan berjalan bersama-sama Pemprov Sulut, untuk mengawal proses hukum ini sampai tuntas”tegasnya.

Apalagi ungkapnya, hampir semua yang dituduhkan sudah pernah terangkat dan sering diulang-ulang setiap tahun, dan jelas tidak ada masalah. “Untuk itu, kami akan melaporkan tudingan Rommy melalui PAMI ini ke Polda Jakarta, sesuai Locus Delicti (Tempat Kejadian Perkara). Dan akan melaporkannya ke Polda Sulut,”katanya.

Senada dengan itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut Marcel Sendoh SH, mengatakan, pihaknya sudah mempelajari semua isi tudingan Rommy Rumengan. “Makanya kami akan mengambil langkah hukum atas tudingan tersebut. Ini negara hukum, makanya harus diselesaikan secara hukum, sebab dari bukti yang telah dikumpulkan ada dugaan penghinaan terhadap pejabat negara,”tegasnya seraya menyebutkan baik Rommy Rumengan dan PAMI diduga telah melanggar tindak pidana pasal 154, pasal 155 dan pasal 310 sampai pasal 317 KUH Pidana junto pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi (IT).

Asisten 1 Setdaprov Sulut Drs Jhon Paladung, dengan tegas mengatakan, tudingan Rommy Rumengan melalui PAMI dalam aksi demo di kantor KPK Jakarta tersebut adalah fitnah. Dan akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya Jakarta dan Polda Sulut. “Kami sudah tahu siapa dibelakang aksi ini. Kami akan melakukan penuntutan hukum terhadap Rommy secara pribadi dan PAMI,”katanya.

Ditambahkan Asisten 3 Setdaprov Sulut Christiano Talumepa SH, tudingan Rommy (PAMI) ini benar sudah merupakan unsur fitnah, karena semua yang ditudingkan tidak terbukti secara hukum. Makanya kami akan menuntut mereka secara hukum. Apalagi fitnah ini ditujukan kepada pejabat negara. Mereka harus bertanggungjawab. Dan ini menjadi suatu edukasi pada masyarakat khususnya LSM untuk menata organisasinya dengan baik.

“Kami akan kawal proses hukum ini sampai ke penuntutan di Pengadilan,”janjinya.

Apalagi tambah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulut Gun Lapadengan SH, ternyata LSM PAMI tidak terdaftar, baik di Badan Kesbang Kota Manado, Provinsi Sulut, dan Badan Kesbang pusat di Jakarta. “PAMI ilegal dan ini merupakan pelanggaran hukum karena tidak terdaftar,”tegasnya seraya menyebutkan, sampai posisi 31 Desember 2014, ada 76 Ormas dan LSM yang tercatat, dan tidak ada organisasi PAMI yang terdaftar.”Jadi dapat dikatakan organisasi ilegal dalam menjalankan aksinya sehingga juga dapat dikatakan melanggar hukum,”katanya.

Kepala Biro Organisasi Kepegawaian (Orpeg) Setdaprov Sulut Jimmy Ringkungan menambahkan, yang patut diketahui sampai saat ini SHS masih merupakan gubernur Sulut yang sah. Makanya Pemprov akan berjuang untuk menuntaskan tudingan Rommy Rumengan dalam aksi demo tersebut.

Menariknya, baik Sendoh maupun Lapadengan usai press conference tersebut, langsung bersiap menuju bandara Samratulangi untuk berangkat ke Jakarta, melaporkan hal ini ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Turut hadir dalam press conference tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania, Kepala Biro SDA DR Jemmy Kumendong dan Kabag Humas Drs Yahya Rondonuwu.

Seperti diketahui, dalam aksi demo Rommy Rumengan bersama PAMI di kantor KPK Jakarta, Selasa lalu dan sudah tersebar dalam jejaring sosial, menyebutkan 10 dugaan korupsi yang mereka laporkan ke KPK, masing-masing;
(1). Kasus Bank Sulut Mega Corporate (data dalam amplop), dimana dugaan yang ada Gubernur SHS sudah menjual saham 159 saham padahal boleh sample 180 ribu/lembar saham.
(2). Kasus Mami tahun 2013 Rp 16 Miliar temuan BPK sekarang di tangani Polda, namun Kapolda tidak jelas menangani kasus tersebut, malah kasus sekarang terkesan didiamkan dan terlihat akan di SP3 (dananya dicurigai ke pilkada Minahasa)
.
(3). Kasus makan dan minum (Mami) tahun 2014 Rp 13 Miliar (dilaporkan ke Kejati Sulut)
(4). Kasus stadion Kawangkoan Rp. 32 Miliar, sampai sekarang belum selesai dari tahun 2011, dan baru pagar yang dikerjakan.
(5). Kasus Penjualan Pulau Bangka ke PT MMP tambang pasir besi kerugian negara triliyunan rupiah. 

6. Kasus gratifikasi tambang emas PT. MSM oleh Pieter Sondakh yang dulunya gubernur menolak tambang emas masuk di Sulut 
dengan alasan dapat merusak lingkungan tiba-tiba gubernur ijinkan dengan dugaan adanya suap triliyunan ke gubernur.
7. Kasus pembebasan Jalan tol Rp.120 Miliar Manado-Bitung oleh Tim sembilan.
8. Lahan Kawiley yang semua itu atas dasar dugaan petunjuk gubernur.
9. Dana bantuan bencana dinas sosial tahun 2006-2007 untuk Kota Manado Dan dialihkan ke kabupaten Minut. Dan sampai saat ini bangunan fisiknya tidak kelihatan sebesar Rp 2.7 Miliar.
10. Dugaan Kasus pencucian uang dengan membeli ratusan hektar tanah/kebun di daerah seperti Manado, Mitra, Bitung, Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Mitra, Minsel, Minahasa, SPBU Winangun, peternakan ratusan ribu sapi di Minahasa Kawangkoan, villa mewah di Warembungan, 2 rumah mewah di Citraland, rumah mewah di Winangun. 40 % saham di Sindo, stasiun TV Manado, 2 rumah di Grand Kawanua (Dugaan gratifikasi dari Grand Kawanua Novotel Manado karena lahan tersebut milik Pemda Provinsi Sulut, Dan dugaan 1 rumah diberikan ke Felly Runtuwene. (baca berita sebelumnya: PAMI Laporkan SHS ke KPK , red) dan berita: Mantan Istri Rommy (PAMI) Protes Aksi Demo SHS di KPK, red)-(tim/sulutonline).