Gumalag: Kewenangan Perijinan Pertambangan di Provinsi

Kadis ESDM Sulut Ir Marly GumalagKadis ESDM Sulut Ir Marly Gumalag

Pusat Pangkas Kewenangan Bupati dan Walikota

Manado
-Ini tentunya harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten dan kota. Menyusul turunnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan, kewenangan perijinan pertambangan sudah ditangani Provinsi dalam hal ini gubernur.

“Sesuai UU no 23 tahun 2014 tersebut, setiap perijinan pertambangan di satu provinsi harus diketahui dan dikeluarkan ijinnya oleh gubernur. Dulunya hanya sebatas bupati atau walikota,”terang Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut Ir Marly Gumalag, Senin (26/01/2015).

Seperti diketahui, di Sulut sendiri banyak perijinan pertambangan hanya ditandatangani oleh Bupati atau Walikota.” Undang-undang ini sudah berlaku sejak dikeluarkan pada bulan Oktober 2014 lalu. Nah ke depan, tidak boleh lagi ada perijinan pertambangan hanya ditandatangani kepala daerah kabupaten setempat,”tegasnya. (tim/sulutonline).