DPD RI Desak OJK –BI Bentuk Bank Pertanian dan Nelayan

Dialog DPD RI bersama BI dan OJK serta perbankan di SulutDialog DPD RI bersama BI dan OJK serta perbankan di Sulut

Manado-Senator asal Sulut Fabian Sarundajang selaku Koordinator Komite IV DPD RI, usai dialog bersama perbankan di Sulut di aula gedung Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut, Jumat (06/02/2015), mendesak agar pemerintah sudah seharusnya membuat Bank khusus untuk Pertanian dan Nelayan.

“Hal ini akan kami bicarakan bersama dalam pertemuan pemerintah pusat dan DPR RI, untuk mempercepat pembentukannya, karena sangat dibutuhkan daerah untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi di daerah,”tegasnya pada sejumlah wartawan usai dialog bersama perwakilan Otorisasi Jasa Keangan OJK), Bank Indonesia (BI) dan perbankan di Sulut.

Sebelumnya, desakan ini juga dilontarkan senator asal Sumut, Dedi Iskandar Batubara Ssos, dalam dialog tersebut. Menurutnya, pembentukan Bank Pertanian dan Nelayan ini sangat penting.

“Perbankan juga harus mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan kredit,”timpal senator asal NTT, Adrianus Garu SE, menyusul sulitnya masyarakat mendapat kredit lunak dari perbankan.

Pimpinan Komite IV DPD RI asal Aceh Drs H Ghazali Abbas Adan, mengatakan kunjungan mereka di Sulut, terkait tugas monitoring perbankan sesuai UU nomor 21 tahun 2011.“Apalagi di tahun 2014 lalu, BI dalam penyaluran kredit pada masyarakat tidak merata dan sangat minim. Pemberian kredit jangan hanya pada daerah tertentu saja. Nah, ini perlu perhatian agar tidak ada kecemburuan antar daerah,”tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Abbas juga mengkritisi adanya dualisme kewenangan antara OJK-BI. Sebab ada beberapa item yang menjadi kewenangan BI, juga ada dalam kewenangan OJK.

Deputy perwakilan BI, Dudung Setyadi saat menjawab berbagai kritikan dan masukan DPD RI tersebut, mengatakan, pihaknya sangat konsen terhadap perkembangan ekonomi dan peran BI di daerah. Apalagi, dibeberapa kabupaten dan kota se Sulut, pihak telah mengembangkan beberapa kluster, seperti Cabe, rumput laut dan ternak Sapi.

“Soal usulan pembentukan bank Pertanian dan Nelayan, itu merupakan hak pusat. Namun usulan ini sangat baik,”tambah Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut, Purnama Jaya dalam dialog tersebut seraya menyebutkan OJK telah membuka kantor bank umum dan BPR sebanyak 28 unit di Sulut, Gorontalo dan Malut.

Diakhir dialog, baik koordinator tim Komite IV DPD RI Fabian Sarundajang, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Drs Ghazali Abbas Adan, Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Dudung Catur Setyadi dan Kepala Kantor OJK Sulut, Gorontalo dan Malut, melalukan penandatangan 12 butir kesepakatan.

Salah satu kesepakatan yang dibacakan senator asal Sulut Fabian Sarundajang tersebut, tentang pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang perbankan oleh DPD RI tentang persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, dimana perusahaan perbankan asing akan bebas beroperasi di Indonesia.(tim/sulutonline).