Wagub Kansil: Sulut 100 Persen RUP

Suasana Rapim EPPA di ruang Mapaluse kantor gubernurSuasana Rapim EPPA di ruang Mapaluse kantor gubernur

“Jangan Hambat Pemeriksaan BPK”

Manado-
Wakil Gubernur (Wagub) Sulut DR Djouhari Kansil saat Rapim EPPA per-31 Januari 2015, Kamis (12/02/2015) di ruangan Mapaluse kantor gubernur, menyampaikan terima kasih kepada seluruh PA/KPA – SKPD jajaran Pemprov Sulut, karena tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sudah mencapai 100 persen.

“Terima kasih atas kinerja yang baik dari seluruh kepala SKPD. Tayangan RUP di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sudah mencapai 100 persen,”kata Wagub Kansil saat didampingi Kepala BPK-BMD Olvie Ateng SE, Asisten 1 Drs Jhon Paladung dan Asisten 2 Drs Sanny Parungkuan.

Sementara, Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Sulut Farly Kotambunan SE menyebutkan, capaian 100 persen RUP ini, bisa jadi merupakan yang pertama dan tercepat di Indonesia dalan penayangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

”Ini menjadi Kado terindah bagi Golden Triangle (Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang, Wagub DR Djouhari Kansil, Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan, red), atas kinerja yang baik dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemprov Sulut,”terang Kotambunan, usai rapim EPPA.

Sebelumnya, Wagub Kansil saat memimpin rapat EPPA menegaskan, agar seluruh Kepala SKPD jajaran Pemprov Sulut yang memiliki paket lelang proyek fisik diatas Rp 200 Juta, untuk melakukan penandatangan kontrak kolektif Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah paling lambat akhir Maret 2015.

“Ini sesuai Inpres No 1 tahun 2015 tentang percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelas Kansil sembari menyebutkan, untuk paket lelang tahap pertama akan dilaksanakan pada 26 Pebruari 2015 dan untuk tahap kedua selambatnya akhir Maret 2015.

Sementara, terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini sementara dilakukan di Kantor Gubernur, Wagub minta SKPD harus pro aktif dan jangan menghambat pemeriksaan. Apa yang dibutuhkan selama pemeriksaan ini supaya segera di diberikan.

Termasuk bagi SKPD pengalola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon TP) hendaknya segera melaporkan realisasi keuangan dan fisik untuk Tahun 2014 dan rencana program 2015. Serta laporan akhir masa jabatan Gubernur harus disiapkan dengan baik karena bulan Maret mendatang akan disampaikan di Dewan (DPRD) Sulut. (tim/sulutonline).