Wagub Kansil Ingatkan Kades Harus Mampu Kelola Keuangan Desa

Wagub Kansil saat Sosialisasi Undang Undang RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Wagub Kansil saat Sosialisasi Undang Undang RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Manado-Wakil Gubernur (Wagub) Sulut DR Djouhari Kansil MPd, mengingatkan agar seluruh Kepala Desa (Kades) harus mampu mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya. Peringatan itu, disampaikan di sela-sela pembukaan Sosialisasi Undang Undang RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hajatan yang digagas BPMPD Sulut tersebut, menampilkan pembicara utama Direktur Pemerintahan Desa (Pemdas) Ditjen PMD Kemendagri DR Eko Prasetyanto, di Graha Bumi Beringin Manado, Rabu (18/02/2015).

Menurut Kansil, UU Desa ini telah mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan desa berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten kota, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

“Peraturan ini jelas mengatur sumber pendapatan desa yang secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibiayai dari dana APBN mutlak dipertanggungjawabkan sehingga dikemudian hari tidak akan berdampak pada masalah hukum,”ingat Kansil.

Direktur Pemerintahan Desa (Pemdas) Ditjen PMD Kemendagri DR Eko Prasetyanto mengatakan, dalan UU Desa ini menyebutkan, hak dan kewajiban masyarakat harus ada keseimbangan. Kenyataan lapangan banyak rakyat hanya menuntut, tapi lupa akan kewajiban membangun desa melalui partisipasi.

“Karena itu diharapkan, adanya kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi membangun desanya,”ajaknya.

Kepala BPMPD Sulut Ruddy Mokoginta SE menyebutkan, maksud dan tujuan sosialisasi ini untuk mengsinkronisasikan dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan sumberdaya aparatur dalam penylenggaraan perintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Pesertanya berjumlah 1350 orang terdiri dari para Bupati, Kepala BPMPD, Kepala Bapeda, Inspentur, Camat, Kades dan Sekdes Kabupaten Talaud, Sangihe, Bolmut, Boltim, Minahasa, Minut, Mitra, Minsel dan Kotamobagu,”tambah Mokoginta. (tim/sulutonline).