Pejabat Pemprov Wajib Mengetahui UU 23 Tahun 2014

SHS saat diwawancarai usai memimpin rapat kerja Jajaran Pemprov SulutSHS saat diwawancarai usai memimpin rapat kerja Jajaran Pemprov Sulut

SHS Ingatkan 7 Kab/Kota Mantapkan Persiapan Pilkada

Manado-Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menegaskan agar seluruh pejabat yang ada di jajaran Pemprov Sulut, wajib mempelajari dan mengetahui terkait adanya perubahan UU No 32 tahun 2004 menjadi UU No 23 tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kalian harus mempelajarinya, perubahan-perubahan esensial yang berhubungan dengan kewenangan provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Terlebih khusus mengenai pengelolaan wilayah kepulauan, pengaturan kawasan khusus maupun urusan-urusan wajib dan pilihan perlu untuk segera ditindaklanjuti,”tegas SHS saat didampingi Sekdaprov Ir SR Mokodongan ketika memimpin Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulut di ruang rapat C J Rantung kantor Gubernur, Selasa (10/03/2015).

Sementara terkait dengan persiapan daerah dalam melaksanakan Pilkada 9 Desember 2015 nanti, SHS minta terus dimantapkan. Disamping itu agar para SKPD terkait melaksanakan koordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu.

Diketahui, Sulut akan menggelar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta terdapat 7 daerah juga yang akan mengelar Pilkada Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yakni, Provinsi, Manado, Minsel, Boltim, Bolsel, Minut, Tomohon dan Bitung.

Sedangkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi makro di daerah, SHS mengharapkan, Bappeda Sulut melakukan koordinasi yang lebih intensif terhadap pihak-pihak terkait. Angka-angka yang diterbitkan oleh BPS khususnya terkait dengan indikator-indikator ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran dan sebagainya), agar diteliti kembali dan diminta klarifikasi kepada BPS melalui diskusi bidang ekonomi.

Sebelumnya Sekdaprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan mengatakan, raker tersebut diikuti baik pejabat eselon II maupun pejabat eselon III. (tim/sulutonline).