Golden Triangle Sampaikan SPT Tahunan

Golden Triangle bersama 3 asisten dan Kadispenda Sulut saat menyampaikan SPT tahunanGolden Triangle bersama 3 asisten dan Kadispenda Sulut saat menyampaikan SPT tahunan

SHS: Bendahara SKPD Wajib Potong Pajak

Manado-Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Hidayat Siregar memberikan apresiasi atas langkah Golden Triangle (Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang, Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil, Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan) karena telah datang ke kantornya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

“Kedatangan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprov Sulut untuk menyampaikan SPT pribadi ini, akan menjadi contoh dan panutan pada masyarakat untuk menjadi WNI yang baik dengan membayar pajak,”katanya pada wartawan, Jumat (13/03/2015) usai Golden Triangle menyampaikan SPT.

Siregar menyebutkan, membayar pajak merupakan kewajiban setiap WNI. Namun ada juga yang enggan membayar pajak sehingga kena UU Perpajakan dengan hukuman penyenderaan. “Sulut sudah Satu orang yang kena pidana perpajakan. Saat ini sementara di proses dan akan dilimpahkan ke kejaksaan,”ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) mengatakan, SPT wajib dilakukan seluruh pejabat, maupun masyarakat. Sebab pajak merupakan salah satu tulang punggung keuangan negara. Karena itu, harus dibarengi dengan etos kerja yang lebih baik dari insan perpajakan.

“Saat ini, saya, pak Wagub dan Sekdaprov dengan para asisten yang menyampaikan SPT, tentunya akan diikuti seluruh jajaran Pemprov Sulut. Nah, saya berharap seluruh komponen masyarakat Sulut juga bisa mengikuti jejak kami,”ingat SHS seraya menyebutkan, setiap WNI tidak akan luput sebagai Wahib Pajak (WP).
SHS saat memperlihatkan SPT tahunan setelah mengisi melalui E - Filling
“Dengan membayar pajak, kita juga sudah ambil bagian dalam peningkatan kesejahteran rakyat. Uang pajak akan kembali lagi ke masyarakat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagainya,”terang SHS sembari menyesalkan masih ada orang yang menghindari pajak, padahal itu merupakan pidana. “Saya harapkan daerah kita, menjadi daerah yang sadar pajak,”imbaunya.

Disisi lain, SHS mengingatkan, agar setiap bendahara di jajaran SKPD Pemprov Sulut, wajib memotong pajak dan segera menyetornya lewat kantor pos atau bank yang sudah ditentukan.

"Pengalaman lalu banyak bendahara sengaja memperlambat penyetoran pajak, karena uang masih akan digunakan untuk kegiatan lain,"ungkap SHS.

Karena itu, gubernur minta Asisten Administrasi Umum Ch Talumepa SH MSi harus lebih cerdas melihat hal ini. “Tolong berikan pembinaan para setiap bendahara. Terutama bendahara yang masih baru dan Kepala SKPD wajib diingatkan agar potongan pajak jangan lagi ditahan-tahan, akan tetapi segera disetorkan. penyakit ini segera ditindaklanjuti sehingga bisa menimbulkan efek jera. Mestinya Pemprov Sulut harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota untuk taat pajak,” tegas SHS.

Selain itu, ikut menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, Asisten ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP, Asisten Administrasi Umum Ch Talumepa SH MSi. Turut hadir menyampaikan SPT Kadispenda Sulut Drs Roy Tumiwa. (tim/sulutonline).