BP3A Gelar Workshop Peranan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

Kepala BP3A Ir Erny TumundoKepala BP3A Ir Erny Tumundo

Pemprov Terus Dukung Kesetaraan Gender

Manado
-Upaya mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) terus dilakukan Pemprov Sulut. Bahkan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A), terus berupaya bagaimana upaya ini dilakukan semaksimal mungkin. Alhasil, BP3A menggelar workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut, Senin (16/03/2015), dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Sulut Drs John H Palandung, M.Si.

Dalam sambutannya, Palandung mengatakan pada awalnya paradigma pembangunan gender lebih menekankan pada bagaimana perempuan berperan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lebih dikenal dengan Perempuan Dalam Pembangunan. Namun dalam perkembangannya peranan perempuan tidak hanya sekedar pelaku pembangunan tetapi peran serta perempuan menjadi perhatian dan pertimbangan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dikenal dengan Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Namun, dalam pelaksanaannya masih dirasakan berjalan lamban karena para pengambil keputusan, pemegang kebijakan, para perencana dan para pemangku kepentingan masih belum memahami tentang PUG. Bahkan istilah gender masih sering diartikan sebagai perempuan, sehingga mengakibatkan terjadi kontra produktif karena pengambil kebijakan di dominasi oleh kaum laki-laki,”ungkap Palandung saat didampingi Kepala BP3A Ir Erny Tumundo.

Dia mengatakan Pemprov Sulut merupakan Provinsi dengan capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender berada di atas capaian tingkat nasional. Namun demikian, seperti di daerah lainnya, Sulut masih terjadi ketimpangan yang perlu dikoreksi agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender.

Sampai dengan tahun 2013 partisipasi anggota Dewan Provinsi Sulut sebesar 28,9% dan Dewan Kabupaten Kota sebesar 23,1%. Hal ini mempengaruhi kebijakan pembangunan yang responsif gender demikian juga dalam pengambilan keputusan pada posisi eselon II di Provinsi Sulut yang menempatkan perempuan hanya 17,64%.

Karenanya menurut Palandung, Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan sangat penting dan strategis dilaksanakan dalam rangka mendorong eksistensi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik di Provinsi Sulut.

“Saya berharap dari kegiatan ini akan lahir komitmen bersama dalam upaya pencapaian salah satu target MDGs yaitu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender,”kata Palandung. (tim/sulutonline)..