Tim Pemprov Akan Sidak Penyalahgunaan B3

Drs Sanny ParengkuanDrs Sanny Parengkuan

Parengkuan: Jika Kedapatan Akan Dikenai Sanksi

Manado-Pemprov Sulut akhirnya akan menurunkan Tim Terpadu untuk melakukan Operasi Mendadak (Sidak) terkait maraknya penyalagunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Sulut. Menyusul, mudahnya masyarakat memperoleh bahan berbahaya beracun tersebut di sejumlah perusahaan.

Dikatakan Ast 2 Setdaprov Sulut Drs Sanny Parengkuan, Tim Terpadu tersebut melibatkan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Disnakertrans, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sulut.

“Jika kedapatan, dipastikan akan dilakukan pembinaan, pengawasan dan sanksi terhadap pelaku usaha dalam bidang bahan berbahaya ini,”tegas Parengkuan, Senin (06/04/2015) saat didampingi Kadis Kehutanan Ir Herry Rontinsulu, Kaban BLH Edwin Silangen SE dan Kadis ESDM Ir Marly Gumalag.

Dikatakan Parengkuan, Pemprov Sulut tak akan main-main dengan peredaran B3.”Peredaran B3 di Sulut harus dilakukan secara legal. Semua harus melalui proses perijinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh diperjualbelikan secara ilegal,”tegas Parengkuan.

Diketahui Bahan Berhaya Beracun (B3) menurut OSHA (Occupational Safety and Health of the United State Government) adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti dan atau lingkungan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, B3 didefinisikan sebagai bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Mengingat penting dan dampaknya Bahan Berbahaya dan Beracun bagi manusia, lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, pemerintah melakukan pengaturan ketat. Pengaturan pengelolaan B3 ini meliputi pembuatan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan, hingga pembuangan limbah B3

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan terkait pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan-peraturan tersebut berisikan bagaimana pengelolaan B3 dan tentunya jenis-jenis dan pengelompokkan (penggolongan) Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengelolaan B3 tersebut terdapat dalam PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Jenis dan klasifikasi B3 diuraikan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 453/Menkes/Per/XI/1983. Selain itu penggolongan B3 terdapat dalam SK Menteri Perindustrian No 148/M/SK/4/1985 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 187/1999.(tim/sulutonline).