SHS Jadi Pembicara Dalam Seminar Nasional UU No 6/2014

SHS saat berbicara dalam seminar Problematika Implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang DesaSHS saat berbicara dalam seminar Problematika Implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa

Gubernur Rekomendasikan Dua Point Penting Tentang Desa

KAPASITAS Gubernur Sinyo Harry Sarundajang (SHS) yang pernah menjabat Gubernur di beberapa daerah, dan bahkan mampu meredam konflik horinsontal di Maluku dan Maluku Utara (Malut) membuat pemerintah pusat, menjadikannya sebagai nara sumber dalam seminar nasional“Problematika Implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa,” di gedung Nusantara IV MPR-DPR –DPD RI, 16 April 2015 di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, SHS memberikan Dua rekomendasi terkait Undang-Undang tentang desa. Pertama, kaitan dengan aturan – aturan yakni : aturan teknis harus mampu menciptakan syarat yang ketat dalam pembentukan desa. Termasuk upaya konversi Kelurahan menjadi Desa dengan mempertimbangkan heterogenitas dan keunikan karakteristik daerah;

Ditegaskan SHS, aturan teknis harus dapat memperjelas masa depan desa persiapan yang dinyatakan tidak layak menjadi desa definitif; Aturan teknis harus memperjelas persyaratan calon kades maupun perangkat desa untuk etika birokrasi dan kewibawaan dan aturan teknis harus memberi kewenangan desa dalam kaitan dengan pengaturan kawasan khusus sehingga tidak kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah daerah;
SHS menjadi salah satu nara sumber dalam seminar Problematika Implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa
Kedua tentang Penguatan peran pemda : Lemahnya SDM Aparatur Desa mendorong pemda untuk melaksanakan pembenahan khususnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat: penyediaan SDM pendamping, menerapkan Iptek,TTG dan temuan baru untuk kemajuan desa, penguatan partisipasi masyarakat, pengawalan regulasi daerah yang pro desa, fasilitasi regulasi yang partisipatif, membangun prinsip – prinsip good governance, memperkuat komitmen dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Seminar yang dibuka Wakil Ketua DPD RI, Prof DR Farouk Muhamad tersebut, selain menghadirkan SHS sebagai pembicara, juga Dirjen Pembangunan Desa, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sumenep dan Lampung Selatan.
Para nara sumber seminar Problematika Implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa
Dalam materinya SHS menyampaikan gambaran implementasi Undang – Undang tersebut serta pengalaman empiris yang terjadi di daerah dan implikasi sistem pemerintahan desa kedepan.

“Untuk mengantisipasi dua arus besar yakni partisipatif populis dan representatif elitis, maka birokrasi pemerintahan harus mampu menjadi penengah dengan sosok netral, mencegah implikasi – implikasi kearah negatif yang dapat memicu masalah – masalah penyelenggaraan pemerintahan,”ingat SHS yang saat itu ikut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulut Drs Jhon Palandung, Kepala Biro Hukum Marsel Sendoh SH, Kepala BKPM Sulut, Kepala BPMPD Sulut. (ADVETORIAL/ HUMAS PEMPROV SULUT).