Pemprov Pastikan Pejabat Eselon 2, 3 dan 4 Kursus Bahasa Asing

Dra Lynda Watania saat menyerahkan berkas aset Biro Pemerintahan dan Humas pada DR Jemmy KumendongDra Lynda Watania saat menyerahkan berkas aset Biro Pemerintahan dan Humas pada DR Jemmy Kumendong

Mokodongan Ingatkan BKD Seriusi Nasib Honda

Manado-Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Sulut untuk menghadapi laju pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Salah satunya, kursus bahasa asing bagi pejabat eselon 2, 3 dan 4. Terutama bahasa Inggris dan bahasa China Mandarin.

Demikian dikatakan Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan saat gelaran Serah Terima Jabatan (Sertijab) pejabat eselon 2 yang sudah dilantik Wakil Gubernur (Wagub) DR Djouhari Kansil atas nama Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) pada Rabu (15/04/2015) pekan lalu.

“Kursus bahasa asing ini sangat penting untuk mengantisipasi pembangunan KEK Bitung. Terutama masuknya para investor asing dan menghadapi MEA. Bagi pejabat eselon 2, 3 dan 4 harus ikut kursus di Badan Diklat. Termasuk pelatihan terhadap aparat desa, karena mulai tahun 2015 ini, mereka telah menerima Anggaran Dana Desa (ADD) yang cukup besar dari pemerintah pusat,”ingat Mokodongan dalam Sertijab yang berlangsung di ruang Mapaluse kantor gubernur, Jumat (24/04/2015).

Sertijab tersebut di mulai dari Kepala BKD Sulut DR Noudy RP Tendean SIP MSi kepada Dra Femmy Suluh MSi, kemudian Karo Umum dari Dra Femmy Suluh MSi kepada Jemmy Ringkuangan AP MSi, Karo organisasi dari Jemmy Ringkuangan AP MSi kepada Dra Glady Kawatu MSi. Selanjutnya Karo Pemerintahan dan Humas dari Dra Lynda Watania SIP MM kepada DR Jemmy Kumendong MSi, Karo SDA dari DR Jemmy Kumendong MSi kepada DR Frangky Manumpil SPi. Sedangkan sertijab Kaban PMD, Kepala BKP, Kepala Bandiklat, dan Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta, pelaksanaannya akan dilaksanakan di Jakarta bersamaan dengan pelantikan Kaban Penghubung dan Pelantikan Kepala BKP di Aerotel Kawanua Jakarta.

Khusus Biro Organisasi di bawah kendali Ibu Glady Kawatu juga diingatkan proaktif dalam menghadapi perubahan-perubahan regulasi yang terjadi saat ini terutama dibidang organisasi pemerintahan.”Termasuk nasib dari Honda K1 dan K2 kiranya Kepala BKD yang baru, Ibu Femmy Suluh, dapat memperjuangkan mereka untuk diangkat sebagai PNS pada tahun ini,”pesan Mokodongan.

Sementara untuk mantan Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lyndy Watania, yang saat ini menjadi Kaban Penanaman Modal Daerah (PMD) juga harus mencari investor dari luar negeri untuk masuk menanamkan modalnya di Sulut.
“Tiga bulan Ibu Lynda harus keluar negeri mengajak investor asing, datang ke Sulut. Sehingga penanaman modal bisa masuk ke Sulut,” ujar Mokodongan.(tim/sulutonline).