Parengkuan: Pertamina dan Hiswanamigas Harus Benahi Sistim Pendistribusian Elpiji

Rapat koordinasi terkait kelangkaan gas elpiji yang dipimpin Ast2 Drs Sanny Parengkuan di ruang ex WOC kantor gubernurRapat koordinasi terkait kelangkaan gas elpiji yang dipimpin Ast2 Drs Sanny Parengkuan di ruang ex WOC kantor gubernur

Terkait Kelangkaan Gas Elpiji, Pemprov Desak Pertamina Cabut Ijin Pengecer Nakal

Manado-Tim Ekonomi Pemprov Sulut akhirnya memanggil pihak Pertamina berikut Hiswanamigas untuk mempertanyakan kelangkaan Gas Elpiji 3 kilogram di masyarakat sejak beberapa pekan ini.

Rapat yang dipimpin Asisten Pembangunan dan Ekonomi Setdaprov Sulut Drs Sanny Parengkuan bersama Kepala Biro Ekonomi Jane Mendur SE serta Kabag Indag Dra Ivon Kawatu, dirungan ex WOC kantor gubernur, Senin (11/05/2015) tersebut, juga menghadirkan Dinas ESDM dan Polda Sulut.

Dalam rapat tersebut, selain terungkap maraknya para spekulan ikut memaninkan harga gas Elpiji hingga mencapai Rp 50.000 per tabung untuk ukuran 3 kilogram, juga diakibatkan kapal pengangkut mengalami kerusakan sehingga tertundanya pasokan stok ke Sulut.

Ketua Hiswanamigas Jhony Langelo menyebutkan, pihaknya juga sudah melakukan Sidak dan harga masih melambung, namun jika harga belum bisa terkendali, maka pihaknya akan turun untuk melakukan operasi pasar.

“Kami juga berharap harga tetap pada HET sesuai SK gubernur, yakni Rp 18.000 pertabung untuk gas elpiji 3 kilogram,”katanya.

Hiswanamigas juga mendesak agar Pertamina harus menjamin adanya ketersediaan stok supaya tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.

Sementara, pihak Pertamina yang diwakili Sales Manager Devisi Gas Elpiji Ahmad Ubaidillah menyebutkan, pangkalan yang menjual diatas HET akan dikenai sanksi.”Tentunya pertama pengurangan pasokan stok, jika masih membandel ijinnya akan dicabut,”tegasnya yang dibenarkan Parengkuan.

Ahmad mengaku, pihaknya telah menyediakan 2 kapal pengangkut untuk menopang ketersediaan stok elpiji di Sulut maupun Gorontalo. Dia juga berjanji akan membenahi sistim pengawasan dilapangan. Polda sendiri dalam rapat tersebut dalam Sidak yang mereka lakukan, baik di Manado, Bolmong Raya dan Minahasa masih terjadi kelangkaan.

Asisten Pembangunan dan Ekonomi Drs Sanny Parengkuan, menyebutkan, sebenarnya pihak Pertamina seharusnya kena sanksi karena tidak melakukan antisipasi sehingga terjadi gejolak kelangkaan gas elpiji. “Terlepas dari alasan apapun. Sebab ternyata Pertamina harus melayani dua provinsi, yakni Sulut dan Gorontalo, sehingga disaat stok di suplay ke Gorontalo , maka di Sulut terjadi kekosongan,”katanya.

Parengkuan mendesak agar Pertamina harus menyiapkan cadangan jika se waktu-waktu terjadi keosongan. “Saya kuatir, jika ada yang menggugat akibat kelalaian ini, maka Pertamina bisa kena. Makanya harus ada stok cadangan,”ingatnya.

Parengkuan juga menyebutkan, harus ada pengawasan ketat dari distributor ke agen dan dari agen ke pengecer. Supaya bisa terkontrol mana agen yang nakal. Makanya harus ada kontrak supya bisa dijerat secara hukum. “Ingat, ini barang bersubsidi makanya harus diaga. Pertamina dan Hiswanamigas harus membenahi sistim pendistribusiannya,”tegasnya saat menutup rapat tersebut. (tim/sulutonline).