Menko Perekonomian Desak Pemda Tuntaskan Pembebasan Lahan Tol Manado- Bitung

SHS saat menjelaskan pada Menko Perekonomian terkait pembangunan jalan Tol Manado- BitungSHS saat menjelaskan pada Menko Perekonomian terkait pembangunan jalan Tol Manado- Bitung

Manado-Kunjungan Menko Perekonomian Sofyan Djalil ke Sulut, Sabtu (16/05/2015), dimanfaatkan gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) untuk menjelaskan berbagi kendala terkait pembangunan jalan Tol Manado – Bitung.

Alhasil, Menko Perekonomian menyepakati penambahan dana melalui APBN. “Ini merupakan bukti keseriusan Pak Sofian Jalil selaku Menko Perekonomian untuk menyelesaikan permasalahan jalan tol Manado – Bitung,”terang SHS usai rapat koordinasi terkait pembangunan tol Manado – Bitung, yang juga dihadiri Kementeri PU/Pera, Kadis PU Sulut, PLh Kepala BPJN XI, Kasatker BPJN Wil 1 Sulut, Kepala BPN Minut dan PPK Pembebasan Lahan.

Menurut Sofyan Djalil, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol Manado - Bitung selesai dalam kurun waktu Tiga tahun kedepan. Sedangkan pemerintah daerah didesak segera menuntaskan masalah pembebasan lahan hingga bulan Juli 2015.

Djalil mengakui, dalam preoses penyelesaian jalan tol ini, memang ada beberapa titik masalah yang harus segera di selesaikan, sehingga tidak mengganggu jadwal yang ada.

“Alasan inilah sehingga saya bersama dengan Pak Gubernur menggelar rakor di sini (Manado-red) untuk menyelesaikan titik-titik masalah yang ada, dan Alhamdulilah dalam rakor ini kami berhasil menyepakati poin-poin yang menjadi masalah dalam penyelesaian jalan tol ini,” ujar Djalil.

Hasil Rakor Segmen Sta 0+900 sampai 14+000 antara lain:
- Dana untuk pembebasan dari APBN 2015 sudah ada sesuai kebutuhan (penanggung jawab (penjab) Direktur Bintek dan Direktur Bina Marga).

- Eksekusi segera paling lambat Agustus 2015 lahan tuntas 100 % (penjab pelaksana PPK pembebasan lahan dan panitia pengadaan tanah) Catatan: dana operasional pengukuran tanah agar disediakan oleh Kementerian PU, melalui satker pengadaan tanah.

- Dana APBD sebesar Rp 7 M untuk untuk sta 0+900 sampai 7+000 harus tuntas akhir Juni 2015 (penjab Kadis PU) ditambahkan dengan APBDP Sulut Ta 2015 sebesar Rp 19 M harus tuntas paling lambat Oktober 2015. Catatan:kebutuhan anggaran Rp.19 M diusulkan ditanggung oleh Kepemnterian PuPera (Penjab Menko Perekonomian).

- Tender untuk dana APBNP paling lambat bulan Agustus 2015 sudah kontrak (syaratnya tanah sudah bebas paling lambat akhir Juli2015 (penjab PPK pembebasan lahan dan panitia pengadaan tanah/BPN). Pak Menko Perekonomian dan Pak Gubernur Sulut akan menelpon Kakanwil BPN Sulut agar mempercepat pengadaan tanah.

- Usulan Multiyears kontrak: usulan dari Kasatker PJN Wil 1 Sulut di awal Juli 2015 (satker PJN 1 Sulut) ; usulan dari Menteri PURERA ke Menkeu pada akhir Juli 2015 (Dir Bina Program Ditjen Bina Marga). Semua usulan ditembuskan ke KPPIP. Menkeu menjawab pada pertengahan Agustus 2015 (Menko Per dan Ka. KKPIP).

- Proses pelelangan Loan China pendaftaran Pq awal Juni 2015 hasil Pq akhir Juni 2015 (satker), proses lelang diharapkan paling lambat pertengahan Nopember 2015 (satker). Perlu di cek penjab dari pemerintah China, dan dilaporkan kepada Menko Perekonomian melalui KPPIP (satker PJN 1 Sulut).(tim/sulutonline).