SHS: Kumolo Orang Pertama Membidani UU Pilkada Serentak

SHS saat menyampaikan sambutannyaSHS saat menyampaikan sambutannya

Mendagri Siapkan Pejabat Eselon I Lanjutkan Kepemimpinan Gubernur

Manado-
Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) mengatakan, Mendagri Tjhajo Kumolo adalah orang pertama yang membidani UU Pilkada serentak tahun 2015.

Pernyataan menarik orang nomor satu di Sulut itu disampaikan pada pertemuan Mendagri dengan Gubernur, Pimpinan DPRD Sulut, Bupati/Walikota, Pimpinan DPRD Kabupaten Kota, KPU,Bawaslu dan Panwaslu se- Sulut di Graha Bumi Beringin Manado, Jumat (29/05/2015).

Menurut Gubernur, Pilkada serentak ini memang baru pertama kali dilaksanakan di tanah air, dan khusus untuk Pilkada Gubernur dan Wagub di Sulut tidak ada masalah, karena dananya sudah tersedia dalam APBD. Demikian halnya dengan Pilkada di tujuh Kabupaten Kota dananya juga sudah disiapkan lewat APBD masing-masing daerah yang akan menggelar Pilkada, jika masih terjadi kekurangan anggaran, pemerintah pusat menjamin akan membantu.

Mendagri Tjhajo Kumolo mengatakan, revisi UU Pilkada ini telah melalui 18 kali proses perubahan dan akhirnya pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan UU No 8 tahun 2015 antara lain menyebutkan, Pilkada Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota dilaksanakan secara serentak.

Di Indonesia Kumolo menyebutkan, ada 541 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Sementara sulut sendiri ada delapan daerah yang akan melaksanakannya, selain pilkada Gubernur dan Wagub Sulut, juga ada tujuh Kabupaten Kota yang akan menggelar Pilkada yaitu Manado, Minsel, Minut,Boltim,Bolsel, Tomohon dan Bitung.

“Kita melaksanakan Pilkada serentak ini agar siklus lima tahunan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan siklus lima tahunan ini bisa diikuti pula oleh partai politik, sehingga suasana kondusivitas Parpol boleh berjalan dengan baik”, jelas Kumolo.

Untuk itu Kumolo mengajak, agar KPU dan Bawaslu dapat mengelola dana Pilkada yang ada se-efektif dan se-efisien mungkin, agar pelaksanaan Pilkada boleh berlangsung aman, tertib dan lancar.

“Masa jabatan Gubernur Sulut akan berakhir pada 9 September 2015 mendatang, maka saya sudah menyiapkan penggantinya yaitu seorang pejabat Eselon I dari Kemendagri untuk meneruskan kepemimpinan SHS ini hingga pelantikan Gubernur Wagub Sulut terpilih,”katanya. Turut hadir Sekdaprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan serta Direktur IPDN pusat. (tim/sulutonline).