Mendagri: Lulusan IPDN Harus Jadi Camat

Foto bersama Mendagri, Gubernur, Sekdaprov Sulut dan para kepala daerah, anggota dewan, Praja IPDN dan wartawanFoto bersama Mendagri, Gubernur, Sekdaprov Sulut dan para kepala daerah, anggota dewan, Praja IPDN dan wartawan

Manado-Ini tentunya berita menggembirakan bagi Praja IPDN, menyusul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewarning kepada seluruh Kepala Daerah di tanah air, agar para lulusan IPDN harus diangkat menjadi Camat, bukan bertugas di Pol PP apalagi hanya menjadi Ajudan.

Penegasan Mendagri tersebut disampaikan pada pertemuan dengan Gubernur, Bupati,Walikota se- Sulut di Graha Bumi Beringin Manado, Jumat (29/05/2015).

Alasan Mendagri agar kepala wilayah kecamatan atau Camat harus lulusan IPDN, karena selama Empat tahun mengikuti masa pendidikan mereka telah dididik menjadi seorang pemimpin atau pamong praja yang berkualitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke level pemerintahan pusat.

“Karena mereka inilah yang akan disiapkan untuk menjadi agen-agen perubahan “Refolusi mental Indonseia” di masa yang akan datang. Sehingga lulusan IPDN ini paling tepat menjadi Camat, bukan seperti sekarang bertugas di Sat Pol PP atau menjadi ajudan Gubernur, Bupati, Walikota,”ingat Kumolo.

Kegusaran Mendagri tersebut bukan tanpa alasan, Ia melihat di beberapa daerah di tanah air, ada camat yang tidak menguasai tata kelola pemerintahan, sehingga tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat banyak yang terbengkalai, karena latar belakang pendidikannya bukan dari pemerintahan akan tetapi dari dokter, insinyur dan lain sebagainya.

Namun demikian, Kumolo berharap camat yang bukan berlatar belakang pendidikan pemerintahan, kepala daerah harus mengikut sertakan dalam diklat atau bimbingan teknis di Badan Diklat yang ada di daerah. (tim/sulutonline).