SKPD Wajib Lakukan Reformasi Birokrasi

Wagub saat Rakorev Monitoring Birokrasi Pemprov SulutWagub saat Rakorev Monitoring Birokrasi Pemprov Sulut

Manado-Wakil Gubernur (Wagub) Sulut DR Djouhari Kansil MPd menegaskan, agar setiap instansi (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sulut dapat melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik.

Demikian Wagub saat membuka rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pemprov Sulut yang digelar Kamis (04/06/2015) di ruang Mapaluse kantor gubernur Sulut.

Kansil dalam sambutan mengatakan, melalui kegiatan rakor ini diharapkan agar setiap instansi yang ada di Pemprov Sulut agar menjalankan Tupoksi secara profesional demi menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi yang bersih demi pelayanan berkompeten kepada rakyat, Reformasi birokrasi dilaksanakan pemerintah demi membangun aparatur negara yang memiliki etika serta menunjang kinerja aparatur yang efektif dan efisien. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus berjalan sesuai arah yang diharapkan,”ingatnya.

Menurut Kansil, banyak hal yang harus diperbaiki guna menunjang Reformasi Birokrasi, dalam perencanaan kerja terkait reformasi birokrasi harus ada evaluasi secara berkala, agar terlihat mana yang berhasil atau belum guna menunjang pemerintahan yang bersih dan berwibawa penuh integritas.

Untuk itu melalui rakorev ini berguna mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri, sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan di pemprov sulut. Wagub juga memberi apresiasi kepada Biro Organisasi karena Sulut menjadi provinsi yang pertama melaksanakan kegiatan ini, kegiatan ini memotivasi agar aparatur meningkatkan pelayanan publik, guna memberikan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani pemerintah.

Kepala Biro Organisasi Setda Prov Sulut Glady Kawatu dalam laporan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memonitor pelaksaan reformasi birokrasi di instansi pemprov Sulut, evaluasi reformasi birokrrasi pemprov tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, serta menyusun rencana aksi perbaikan dan pencapaian reformasi birokrasi pemprov yang akan datang. (tim/sulutonline)