Kabupaten Kota Wajib Melaporkan Realisasi APBD pada Gubernur

Farly Kotambunan SEFarly Kotambunan SE

Manado-Warning bagi Kabupaten Kota yang “kumabal” melaporkan hasil realisasi pelaksanaan APBD. Menyusul, aturan berlapis mewajibkan hal tersebut.

Karenanya menurut Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Sulut Farly Kotambunan SE, Kamis (11/06/2015) pada sejumlah wartawan usai Pelatihan Sismontep bagi Pejabat Penghubung Propinsi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), laporan berkala tersebut harus dimasukan kabupaten kota ke Pemprov Sulut.

Alasannya, dalam Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yakni pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap urusan penyelenggara pemerintah daerah oleh daerah kabupaten kota dilaksanakan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dasar hukum lain PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah untuk kabupaten kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Juga PP nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas PP 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur di mana Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota. Dan aturan lain adalah Peraturan Mendagri no 66 tahun tahun 2012 tentang pelaksanaan PP nomor 23 tahun 2011 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur.

“Dalam aturan, Pak Gubernur memiliki kewenangan dan berperan mengawasi realisasi APBD Pemerintah Kabupaten kota se-Sulut,”tegas Kotambunan.

Ditegaskannya, peran Gubernur mengkoordinasikan secara berkala reealisasi APBD dan kendala pelaksanan program pembangunan dalam rapat kerja Gubernur dengan Bupati Walikota “Pak Gubernur berhak meminta laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten kota secara berkala dan kemudian melaporkan hasil koordinasi dan pembinaan kabupaten kota kepada Presiden melalui Mendagri,”katanya.

Selain itu jelas Kotambunan, Gubernur berperan mengevaluasi rancangan Perda tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.” Makanya realisasi pelaksanaan APBD harus dilaporkan secara berkala pada Gubernur,”terangnya. (tim/sulutonline)