Tumbelaka: Kansil Tak Masuk Daftar PDIP, Kerugian Buat Dondokambey

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari KansilWakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil

Manado-Menyusul tidak diakomodir nama Wakil Gubernur (Wagub) Sulut DR Djouhari Kansil oleh tim penjaringan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulut, untuk bertarung dalam Pilkada Sulut, disayangkan pengamat politik pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka.

Padahal dalam amatannya, Tumbelaka menilai kredibilitas dan kapasitas sosok DR Djouhari Kansil yang matang sebagai birokrat dan mewakili etnis Nusa Utara, sangat layak untuk diakomodir PDI-Perjuangan.

‘’Kejadian waktu yang lalu, untuk Kota Bitung sendiri nama Max Lomban tidak ada dalam daftar. Kejadian yang sama terulang lagi, nama Djouhari Kansil tidak masuk dalam daftar untuk bakal calon wakil gubernur. Padahal figur Djouhari Kansil sangat layak. Nah, PDI- Perjuangan tentunya harus menjelaskan alasannya, sebab kalau tidak, maka akan membingunkan semua pihak, terutama konstituen,”ingatnya pada wartawan, Rabu (01/07/2015) siang.

Dari 19 bakal calon kepala daerah yang di undang PDI-Perjuangan, tak satupun nama birokrat yang masuk daftar rekrutan partai berlambang Banteng ini.

Kendati demikiam, Tumbelaka menilai, mungkin PDIP Perjuangan punya strategi atau cara tertentu dalam berpolitik.Tapi, ini ada yang unik karena sudah kejadian ke dua kali PDI-Perjuangan melakukan hal yang sama (Max Lomban di Bitung, dan DR Djouhari Kansil untuk Sulut, red).

“Seharusnya PDI-Perjuangan, menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi kriteria seseorang di panggil ataupun di undang untuk masuk dalam daftar calon mereka,”sarannya tanpa bermaksud intervensi.

Ditambahkan Tumbelaka, dari sejumlah bakal calon yang di undang oleh PDI-Perjuangan, ada yang layak dan ada pula yang tidak layak di undang.‘’Dari kaca mata politik dari sejumlah bakal calon yang di undang ada yang layak, ada pula yang tidak layak. Jadi, ada baiknya pihak PDI-Perjuangan, menjelaskan walaupun itu hak politik organisasi mereka,’’terangnya.

Ditegaskan Tumbelaka, bila seorang Djouhari Kansil tidak di akomodir oleh PDI-Perjuangan, maka kerugiannya akan menimbulkan tanda tanya apakah ini hanya formalitas seremonial ala PDIP ataukah ini memang strategi khusus untuk tidak mengundang.

‘’Karena suka tidak suka, ini harus ada penjelasan. Karena, politik inikan demokrasi makin terbuka, apalagi nama PDI-Perjuangan identik dengan demokrasi. Dengan dua nama yang tidak di undang, kasus pertama yang di Bitung dan kedua di provinsi, ini menimbulkan sejumlah tanda tanya. Sebab, ada banyak kelebihan-kelebihan mereka (Kansil – Lomban, red) yang tidak di miliki oleh yang di undang lainnya juga, walaupun terlepas mereka juga punya kelemahan,’’terang jebolan UGM ini.

Diketahui, 19 calon yang di undang PDIP, 5 dari internal partai dan 14 dari eksternal. Mereka adalah, HR Makagansa, Toni Supit, Teddy Kumaat, James Sumendap, Jabes Gaghana, Hanny Sondakh, Robby mamuaja, Jerry Sambuaga, Gleen Kairupan, Lucky Korah, Yasti Suprejo, Tatong Bara, Gretty Tielman, Virgie Baker, Felly Runtuwene, SVR, Robby Tuilan, Donny Makaniman, Jefrry Wuragian. (tim/sulutonline).