Bupati – Walikota Abaikan Perintah KPK?

Foto bersama SHS dengan empat BupatiFoto bersama SHS dengan empat Bupati

Kewenangan Pertambangan Tidak Lagi Dikelola Kabupaten Kota
Manado-Kewenangan perijinan pertambangan tidak lagi dikelola Kabupaten Kota, melainkan sudah diserahkan pada Pemprov sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Sayangnya, penyerahan Dokumen Perijinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) tersebut, hanya dihadiri Empat orang yaitu Bupati Minsel Christiany Eugenia Tetty Paruntu, Bupati Minut Sompie Singal, Bupati Bolmong Salihi Mokodongan dan Bupati Bolmut Depri Pontoh.

Karenanya, SHS menyebutkan bagi Bupati dan Walikota yang tidak hadir dipersilahkan memasukan langsung ke KPK RI di Jakarta.”Acara ini sangat penting, karena merupakan perintah langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan penyerahan ini bukan untuk mengada-ada karena dimonitor oleh KPK,”ingat SHS dalam gelaran penyerahan dokumen tersebut di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut Rabu (08/07/2015).

Dikatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tahapan wajib dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumberdaya mineral dilingkungan Pemprov Sulut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 dan 15, serta Pasal 404 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sehingga dengan demikian akan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batubara di Provinsi Sulut.

SHS mengingatkan kepada pemegang IUP, jika ijin masih berjalan tapi tidak ada kegiatan atau sebaliknya ijin sudah habis tapi masih berjalan akan segera di cabut. Sementara untuk sonasi laut seperti Boulevard harus ada jalan ditepi laut.

“Kedepan kita akan menyiapkan Ranperda reklamasi pantai mulai dari Kalasey hingga jembatan Soekarno, sehingga Manado harus ada jalan di tepi laut tujuannya untuk menjaga abrasi pantai. Di Sulut tidak ada batubara, yang ada hanya energi dan sumberdaya mineral serta batu-batuan,”tandas SHS.

Sementara Kadis ESDM Provinsi Sulut Ir Marly Gumalag MSi menyebutkan, Bupati Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2014.

Bupati Walikota segera menyerahkan perijinan kepada Gubernur yaitu IUP Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara, dan atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati Walikota yang belum berlaku UU No 30/2014. Rencana penetapan WPR yang belum ditetapkan oleh Bupati Walikota. Permohonan WIUP mineral logam dan batuan; peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP OP mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara; IPR; perpanjangan IPR; perpanjangan IUP OP logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan; perubahan jangka waktu IUP eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai jangka waktu dalam UU No.4/2009).

Sedangkan dokumen perizinan yang diserahkan berjumlah 137 yang terbagi dalam izin usaha eksplorasi 55 izin, izin usaha pertambangan operasi produksi 80 izin dan izin pertambangan rakyat 2 izin. Izin-izin tersebut berada di 12 Kabupaten kota dengan rincian Talaud 2 IUP, Sangihe 3 IUP, Bitung 1 IUP, Tomohon 3 IUP, Minut 14 IUP dan 2 IPR, Minahasa 26 IUP, Minsel 24 IUP, Mitra 13 IUP, Boltim 9 IUP, Bolsel 2 IUP, Bolmut 9 IUP, Bolmong 29 IUP.

“Dan terdapat 3 Kabupaten Kota yang tidak memiliki IUP yaitu Manado, Kotamobagu dan Sitaro,”tambah Gumalag.(tim/sulutonline).