Astaga? KPU “Jebak” Penjabat Gubernur ?

Sumarsono saat diwawancarai usai pertemuan dengan jajaran KPU SulutSumarsono saat diwawancarai usai pertemuan dengan jajaran KPU Sulut

Manado-Permintaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Yessy Momongan, agar Pemprov Sulut melalui penjabat Gubernur DR Soni Sumarsono membantu melakukan sosialisasi Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, berbuntut panjang.(baca berita: Gubernur Perintahkan SKPD Buat Baliho Sukseskan Pilkada Serentak, red)

Pasalnya, dalam rapat bersama penjabat Gubernur Sulut DR Soni Sumarsono dengan KPU Sulut, Selasa (29/09/2015), penjabat gubernur menginstruksikan agar seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut, wajib mensukseskan Pilkada dengan membuat Baliho imbauan atau berupa iklan sukseskan Pilkada serentak di Sulut.

Alhasil, pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka angkat bicara. Menurutnya, kebijakan penjabat gubernur Sulut tersebut, tidak sesuai Tupoksi.”Apapun alasanya, instruksi penjabat gubernur tersebut sudah menyalahi aturan. Normatifnya, hal ini sudah merupakan pelanggaran, jika ada SKPD yang membantu tugas KPU. Ini akan menjadi temuan kalau Pemprov turuti usulan KPU,”ingatnya.

Senada dengan itu, Ketua Banwaslu Sulut Herwyn Malonda mengatakan bahwa, tugas untuk melakukan sosialisasi sesuai per-undang-undanganan adalah kewenangan KPU.”Saya akan pertanyakan hal ini dalam rapat bersama nanti,”tegasnya.

Penjabat gubernur Sulut DR Soni Sumarsono saat ditanya soal itu mengatakan, bahwa hal itu, sesuai permintaan Ketua KPU untuk membantu mensosialisasikan pilkada serentak.”Dan saya sependapat. Sebab suksesnya Pilkada bagaimana partisipasi politik dari masyarakat, makin banyak yang ikut nyoblos itu lebih baik,”terangnya.

Sumarsono kemudian menambahkan, KPU tidak bisa melakukan perintah pada SKPD, tapi dia membutuhkan dukungan SKPD.”Karena kewenangan pimpinan daerah ada di gubernur, maka sangat logis dan wajar KPU melalui Ketua untuk memperoleh dukungan yang menjadi kewenangan saya. Proporsinya begitu, lucu sekali kalau KPU langsung perintah SKPD, itu lebih tidak masuk akal. Tapi harus lewat gubernur dan saya lakukan instruksi karena ada permintaan untuk mensukseskan pilkada seretak,”terangnya saat ditanya wartawan terkait kewenangan sosialisasi tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Sulut Yessy Momongan saat dikonfirmasi soal bantuan tersebut menyatakan, terima kasih atas perhatian penjabat Gubernur Sulut DR Soni Sumarsono.

Sekedar diketahui, dana untuk penyelenggaraan Pilkada serentak yang dihibahkan Pemprov Sulut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, total Rp 111,4 miliar, yang terdiri dari APBD Induk sebesar Rp 75 miliar. Kemudian ditambah sebanyak Rp 36,4 miliar dari dana APBD-P.

“Penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dan kebutuhan. Sudah dua kali dilakukan transfer dana ke KPU, masing-masing nominal Rp 25 miliar. Jadi total dana yang sudah ditransfer sebanyak Rp 50 miliar,”terang Kepala BPK-BMD Sulut Ir Olvie Atteng. (tim/sulutonline).