BPK Telusuri SK Rolling Pejabat Era SHS

Kepala BPK Perwakilan Sulut Drs Andi K Lologau saat diwawancarai usai Media WorkshopKepala BPK Perwakilan Sulut Drs Andi K Lologau saat diwawancarai usai Media Workshop

Andi: Kami Juga Dapat Surat Tembusan Dari KASN

Manado
-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut Drs Andi K Lologau menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan Pemprov Sulut, terkait SK Rolling pejabat di era pemerintahan Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS).(baca berita sebelumnya: Penjabat Gubernur Didesak Tinjau Kembali Rolling Pejabat, red).

“Iya, kami juga mendapat surat tembusan dari Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) soal rekomendasi pembatalan dan pencabutan SK tersebut,”terangnya saat Media Workshop bersama puluhan wartawan dari media cetak dan elektronik di kantor BPK Perwakilan Sulut di jalan 17 Agustus Manado, Jumat (02/09/2015).

Dikatakannya, Pemprov Sulut tentunya punya alasan tepat terkait rolling jabatan itu. Namun, jika nantinya dalam penelusuran BPK terjadi dugaan kerugian Negara, seperti pemberian gaji bagi pejabat yang terkena rolling dalam SK tersebut, tentunya harus dikenai Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Disisi lain tegas Andi, TGR itu juga katanya akan dikenakan bagi, anggota dewan yang sudah mendaftarkan diri mencalonkan sebagai kandidat Kepala Daerah, namun masih memperoleh fasilitas Negara. “Tapi ingat, TGR itu bukan Tipikor. BPK hanya merekomendasikan, apabila akan ditindaklanjuti, itu merupakan kewenangan arapat penegak hukum,”katanya.

Seperti diketahui, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam surat yang ditujukan pada Gubernur Sulut, merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan keputusan gubernur tersebut.

Sesuai surat KASN nomor S-95/KASN/9/2015 tertanggal 14 September 2015 yang ditujukan pada gubernur Sulut perihal pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan structural eselon 2,3 dan 4 tersebut KASN merekomendasikan kepada gubernur Sulut agar mencabut dan membatalkan keputusan gubernur nomor 821.2/BKD/SK/326/2015 tanggal 3 September tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural eselon 2 di lingkungan Pemprov Sulut.

Termasuk, keputusan gubernur nomor 821.2/BKD/SK/327/ 2015 tanggal 3 September 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon 3 dan keputusan gubernur nomor 821.2/BKD/SK/328/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural eselon 4 Pemprov Sulut.

Sebelumnya, pada Kamis (01/09/2015) malam, penjabat gubernur kembali menyatakan terkait surat KASN tersebut. Menurutnya, dirinya sudah berkoordinasi dengan Komisi ASN. “Sudah dijawab, tapi belum dijawab secara resmi. Koordinasinya sudah saya lakukan tapi belum kongkrit, karena saya minta jawaban resmi, baru saya mengambil langka. Tapi dari keseluruhan proses itu, saya dengan KASN dan gubernur sebelumnya sepakat tidak akan pernah menonjobkan orang. Untuk eselon dua harus melalui seleksi umum, open rekrutment, itu mutlak menurut Undang-undang,”terangnya.(tim/sulutonline).