Rampangiley Puji Peran Walikota GSVL

Kepala BNPB Laksda Willem RampangileyKepala BNPB Laksda Willem Rampangiley

Pemerintah Terbitkan PMK 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

Jakarta
-Pertanyaan sebagian besar warga kota Manado dan kota kabupaten lainnya di Indonesia terkait penyaluran dana bantuan bencana dari pemerintah pusat, akhirnya terkuak. Ketersediaan dana 1,5 trilyun di kas negara, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara serta merta sebab payung hukum yang ada berbentuk bantuan sosial berpola hibah.

Setelah dikaji, payung hukum ini tidak dapat diterapkan karena berada di wilayah abu-abu antara hibah atau bantuan sosial. Problem ini tuntas dengan dikeluarkannya PMK 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Ternyata tidak banyak orang yang tahu kalau keluarnya PMK ini sebagai hasil kerja keras dan kerja cerdas Walikota Manado GS Vicky Lumentut,”ungkap Deputi Bidang I Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang juga sebagai Kepala BNPB Laksda Willem Rampangilay.
Foto bersama Kepala BNPB Laksda Willem Rampangilay dan Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut bersama Kepala Daerah lainnya
Hal ini terungkap dalam sambutan yang dibawakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Willem Rampangiley ketika membuka Rapat Koordinasi Penandatangan Perjanjian Hibah Daerah. Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2015, di Hotel Lumire Senen Jakarta Pusat, Selasa 6 Oktober 2015.

Dalam sambutannya Rampangiley menyatakan sangat berterima kasih, karena di tengah kesibukan ibu bapak sekalian (Gubernur, Bupati, Walikota, red) masih sempat hadir.”Jauh-jauh datang ke mari. Jadi saya sangat apresiatif dengan kehadiran bapak ibu sekalian,”katanya.

Kepala BNPB menekankan, ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Bicara masalah penanggulangan bencana, tidak lepas dari pengurangan risiko bencana. Kalau kita lihat paradigma penanggulangan bencana, sekarang sudah berubah yaitu kalau dulu kita bicara mitigasi dan pencegahan, tetapi sekarang sudah bicara tenting pengurangan risiko. Kalau dulu modalnya terpusat, sekarang ini sudah desentralisasi yang dulunya responsif, sekarang lebih pada upaya kesiapsiagaan. paradigma itu sudah berubah.

“Nah , satu hal yang bagus, pengurangan risiko bencana ini sudah diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam RPJMN tersebut target bidang penanggulangan bencana yaitu menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi. Sejak dilantik menjadi Kepala BNPB konsep menurunkan risiko tersebut belum ada. Untuk itu mari kita urung rembug bersama. Karena masalah bencana ini adalah masalah yang sangat kompleks, tidak hanya bisa diatasi oleh pemerintah, tapi harus bersama-sama, antara pemerintah, swasta, dan masyarakat”ingatnya.
SERIUS perbincangan Ka BNPB Willem Rampangiley dengan Walikota Manado bersama kepala daerah lainnya
Tahun 2015 ini katanya, BNPB bisa ajukan masterplan, pada akhir tahun 2019 kita dapat menurunkan indeks risiko bencana dengan secara terukur. Tapi kita harus mengukur dengan analisa cost and benefit. Dengan jumlah sumber daya tertentu kita harus dapat mengukur hasil yang kita capai. Bagaimana kita menuangkan itu dalam perencanaan kita sehingga indeks risiko bencana dapat turun.

“Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja keras kementrian keuangan melalui Bapak Dirjen. Saya ingat persis dulu dengan pak Walikota Manado GS Vicky Lumentut, kira-kira satu tahun yang lalu saya kita datang kepada kementrian keuangan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Alhamdulilah pak Vicky, hari ini kita bisa menyelesaikan apa yang kita mulai hampir setahun yang lalu. Jadi cukup, kalau kita lihat dalam rentang waktu ini kita menyelesaikan penyesuaian dan perubahan peraturan-peraturan kementrian keuangan yang baru menurut saya itu cepat. Oleh karena itu kami sampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pihak kementrian keuangan,”ungkap Rampangiley.

Diakhir sambutannya Rampangiley mengharapkan, semua ini bisa berjalan baik jika kita bekerja sama. Mulai dari kepala daerah turut mengawasi penggunaan dana hibah.”Pak Dirjen sudah jelaskan rehab rekon dilaksanakan hanya dalam waktu 12 bulan. Sehingga perlu supervisi dari kepala daerah guna menjamin serapan anggaran dan kegiatannya terlaksana. Keberhasilan ini harus ada kerja sama seluruh stake holders yang ada. Akhirnya dengan mengucapkan selamat, saya nyatakan kegiatan ini dibuka secara resmi,”pungkasnya. (tim/sulutonline).