Walikota GSVL Jemput Dana Hibah 213 Miliar

Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut bersama SK dana hibah penanggulangan bencanaWalikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut bersama SK dana hibah penanggulangan bencana

Penantian Panjang Warga Korban Bencana Terjawab

Jakarta- Setelah lebih dari setahun menanti kejelasan bantuan pemerintah pusat terkait bencana 15 Januari 2014 lalu, akhirnya Selasa (06/10/2015), Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut (GSVL) menandatangai Perjanjian Hibah Daerah, dengan pemerintah pusat melalui Direkur Jenderal Perimbangan Keuangan Doktor Budiarso Teguh Widodo sebagai tahap akhir pengurusan berkepanjangan.

Tak tanggung-tanggung, kucuran dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut, mendekati Rp 1, 4 trilyun atau tepatnya 213 milyar. Luar biasanya atas perjuangan GSVL, Kota Manado menjadi penerima terbesar di Indonesia.

“Hari ini saya baru saja menerima dana hibah dari Pemerintah Pusat melalui BNPB dan Kementrian Keuangan. Dana yang diserahkan oleh Kementrian melalui Direktur Jenderal Perimbangan. Untuk Kota Manado, yang paling besar jumlahnya dari 126 provinsi kabupaten kota yang menerima, yaitu dengan angka 213 milyar atau hampir seperempat trilyun dan saya tadi telah menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNPB karena apa yang kita perjuangkan setahun terakhir ini, ternyata boleh kita lihat direalisasikan,”terang GSVL.

Dalam penggunaan sudah diarahkan oleh Dirjen bahwa dana itu digunakan dalam masa 12 bulan dan persyaratan sudah diberikan sebagai pedoman, dan dengan BNPB sudah membuat rencana kerja anggaran, digunakan antara lain membiayai relokasi 1000 unit rumah di lahan yang disiapkan pemerintah provinsi.
 Foto bersama usai menerima SK dana hibah penanggulangan bencana
Kemudian ada yang dipakai untuk memberikan bantuan yang disebut Insitu, untuk bangunan yang rusak, tapi di daerah yang tidak direlokasi. yang lain untuk jalan, drainase, jembatan, atau infrastruktur.”Jembatan di daerah Perkamil. Juga dipakai perencanaan pendampingan dalam rangka merealisasikan pembangunan fisik yang telah ditetapkan bersama BNPB. Ini tahap pertama dari rencana dua tahap bantuan. Jika sudah digunakan dengan baik, tahun depan juga akan diberikan sisanya, dengan catatan dikelola dengan baik, transparan, dan pertanggungjawabannya.
Kepala BNPB Laksda Willem Rampangiley dan Walikota GSVL bersama Kepala BPBP Manado Drs Max Tatahede dan staf
“Selamat kepada masyarakat Kota Manado yang sudah mendapat persetujuan pemerintah pusat terkait dana bencana.Kami akan kembali dengan BPBD untuk mendatakan 1000 unit rumah ini yang menjadi prioritas awal dan penerima dana bantuan yang lain. Saya harapkan masyarakat penerima akan memanfaatkan dana ini sebagaimana ketentuan. Ini dipakai untuk membangun rumah tempat tinggal yang terdampak bencana. Sekali lagi jangan dipakai untuk lainnya seperti menjadi modal, tetapi bangunlah tempat tinggal yang rusak karena bencana. Saya berharap masyarakat sabar menunggu realisasinya, sebagaimana diatur BPBD,”pesan Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut.


Dana 213 Miliar Bantuan Bencana Banjir Segera Dimanfaatkan

Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut bersama Kepala Daerah dari 126 provinsi kabupaten dan kota, akhirnya menandatangani perjanjian hibah daerah bersama Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Penandatanganan hibah tersebut dilakukan di Hotel Lumire Senen Jakarta.
Direkur Jenderal Perimbangan Keuangan Doktor Budiarso Teguh Widodo
Direkur Jenderal Perimbangan Keuangan Doktor Budiarso Teguh Widodo dalam sambutannya mengemukakan,pemerintah pusat selalu berupaya menyediakan dana untuk menanggulangi bencana alam. Pendanaan tersebut tentunya dilakukan sesuai dengan keuangan negara yang mungkin belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam UU No. 3 tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 27 tahun 2014 tentang APBN, Pemeriintah menetapkan dana bencana alam, yang terdiri dari dana tanggap darurat dan dana cadangan penanggulangan bencana.

“Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 1.5 Trilyun dalam DAU, yaitu dana cadangan penanggulangan bencana,”katanya.

Dana tersebut terangnya akan dihibahkan kepada 126 pemerintah daerah sebagaimana usulan BNPB dengan menggunakan kriteria: Pertama, daerah yang terkena bencana alam. Kedua, APBD, provinsi kabupaten tidak memadai. Ketiga, bantuan kepada pemda sesuai kewenangan. Keempat, kabupaten dan kota mengusulkan kepada provinsi dan provinsi tidak mampu akan diberikan surat rekom gubernur untuk mengusulkan kepada pemerintah melalui BNPB. Kelima, usulan pemda telah dilakukan verifikasi dan laporan lapangan BNPB, Kementrian lembaga teknis, SKPD provinsi kabupaten kota.

“Dana hibah diberikan untuk membantu pendanaan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,”terangnya.

Ditekankan dana hibah tersebut diperuntukan: Pertama, rencana aksi yang bersifat masif. Kedua, bencana alam untuk sektor tertentu yang dampaknya relatif tidak besar.
 Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut bersama SK dana hibah penanggulangan bencana
Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran dana hibah telah diterbitkan PMK 162 tahun 2015 tgl 21 Agustus 2015 tentang hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehablitasi dan rekonstruksi pasca bencana. PMK tersebut terdapat beberapa hal yang bersifat khusus dibandingkan peraturan sebelumnya :
1. MenKeu selaku Pengguna Anggaran Hibah menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembantu Pengguna Anggaran dan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah selaku KPA Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana
2. Penyaluran hibah dilaksanakan melalui mekanisme pemindahbukuan rekening kas umum negara kepada rekening kas umum daerah
3. penyaluran hibah dilakukan secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam PHD 2015
4. Pemerintah Daerah menyelesaikan rehab rekon pasca bencana paling lambat 12 bulan setelah transfer dana dari rekening umum kas negara ke kas daerah, dapat diperpanjang sepanjang mendapat persetujuan BNPB. Dalam hal terdapat sisa dana, maka sisa dana tsb disetor kembali ke kas negara.
Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut saat menandatangani dana hibah penanggulangan bencana bersama kepala daerah lainnya
Setelah PHD ditandatangani oleh para pihak, maka selanjutnya adalah mempercepat penyaluran hibah ke pemda. untuk itu pemda segera menganggarkan penerimaan hibah pada lain-lain pendapatan dan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD serta mencantumkannya dalam DPA BPBD.

Pemda menyampaikan laporan secara triwulanan kepada BNPB dan memberikan tembusan kepada Menteri Keuangan. Kementrian Keuangan dan BNPB selanjutnya melakukan monitoring.

“Perlu kami sampaikan RDP dan DIPA sebagai dasar penyaluran hibah rehab rekon tahun 2015 telah selesai disusun dan disahkan. Untuk itu setelah penadatanganan adalah bagi pemda bagaimana kesiapan untuk melakukan penganggaran dan realisasi dana hibah di daerah pada tahun 2015 selama 12 bulan setelah ditandatangani,”ingat Direkur Jenderal Perimbangan Keuangan Doktor Budiarso Teguh Widodo.

Rampangiley Puji Peran Walikota GSVL

 Kepala BNPB Laksda Willem Rampangiley
Pemerintah Terbitkan PMK 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

Pertanyaan sebagian besar warga kota Manado dan kota kabupaten lainnya di Indonesia terkait penyaluran dana bantuan bencana dari pemerintah pusat, akhirnya terkuak. Ketersediaan dana 1,5 trilyun di kas negara, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara serta merta sebab payung hukum yang ada berbentuk bantuan sosial berpola hibah.

Setelah dikaji, payung hukum ini tidak dapat diterapkan karena berada di wilayah abu-abu antara hibah atau bantuan sosial. Problem ini tuntas dengan dikeluarkannya PMK 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Ternyata tidak banyak orang yang tahu kalau keluarnya PMK ini sebagai hasil kerja keras dan kerja cerdas Walikota Manado GS Vicky Lumentut,”ungkap Deputi Bidang I Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang juga sebagai Kepala BNPB Laksda Willem Rampangilay.

Hal ini terungkap dalam sambutan yang dibawakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Willem Rampangiley ketika membuka Rapat Koordinasi Penandatangan Perjanjian Hibah Daerah. Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2015, di Hotel Lumire Senen Jakarta Pusat, Selasa 6 Oktober 2015.
SERIUS perbincangan Ka BNPB Willem Rampangiley dengan Walikota Manado bersama kepala daerah lainnya
Dalam sambutannya Rampangiley menyatakan sangat berterima kasih, karena di tengah kesibukan ibu bapak sekalian (Gubernur, Bupati, Walikota, red) masih sempat hadir.”Jauh-jauh datang ke mari. Jadi saya sangat apresiatif dengan kehadiran bapak ibu sekalian,”katanya.

Kepala BNPB menekankan, ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Bicara masalah penanggulangan bencana, tidak lepas dari pengurangan risiko bencana. Kalau kita lihat paradigma penanggulangan bencana, sekarang sudah berubah yaitu kalau dulu kita bicara mitigasi dan pencegahan, tetapi sekarang sudah bicara tenting pengurangan risiko. Kalau dulu modalnya terpusat, sekarang ini sudah desentralisasi yang dulunya responsif, sekarang lebih pada upaya kesiapsiagaan. paradigma itu sudah berubah.

“Nah , satu hal yang bagus, pengurangan risiko bencana ini sudah diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam RPJMN tersebut target bidang penanggulangan bencana yaitu menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi. Sejak dilantik menjadi Kepala BNPB konsep menurunkan risiko tersebut belum ada. Untuk itu mari kita urung rembug bersama. Karena masalah bencana ini adalah masalah yang sangat kompleks, tidak hanya bisa diatasi oleh pemerintah, tapi harus bersama-sama, antara pemerintah, swasta, dan masyarakat”ingatnya.

Tahun 2015 ini katanya, BNPB bisa ajukan masterplan, pada akhir tahun 2019 kita dapat menurunkan indeks risiko bencana dengan secara terukur. Tapi kita harus mengukur dengan analisa cost and benefit. Dengan jumlah sumber daya tertentu kita harus dapat mengukur hasil yang kita capai. Bagaimana kita menuangkan itu dalam perencanaan kita sehingga indeks risiko bencana dapat turun.
Foto bersama Kepala BNPB Laksda Willem Rampangilay dan Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut bersama Kepala Daerah lainnya
“Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja keras kementrian keuangan melalui Bapak Dirjen. Saya ingat persis dulu dengan pak Walikota Manado GS Vicky Lumentut, kira-kira satu tahun yang lalu saya kita datang kepada kementrian keuangan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Alhamdulilah pak Vicky, hari ini kita bisa menyelesaikan apa yang kita mulai hampir setahun yang lalu. Jadi cukup, kalau kita lihat dalam rentang waktu ini kita menyelesaikan penyesuaian dan perubahan peraturan-peraturan kementrian keuangan yang baru menurut saya itu cepat. Oleh karena itu kami sampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pihak kementrian keuangan,”ungkap Rampangiley.

Diakhir sambutannya Rampangiley mengharapkan, semua ini bisa berjalan baik jika kita bekerja sama. Mulai dari kepala daerah turut mengawasi penggunaan dana hibah.”Pak Dirjen sudah jelaskan rehab rekon dilaksanakan hanya dalam waktu 12 bulan. Sehingga perlu supervisi dari kepala daerah guna menjamin serapan anggaran dan kegiatannya terlaksana. Keberhasilan ini harus ada kerja sama seluruh stake holders yang ada. Akhirnya dengan mengucapkan selamat, saya nyatakan kegiatan ini dibuka secara resmi,”pungkasnya. (LIPUTAN KHUSUS).