Kewenangan Adminsitrasi Kependudukan Ditangan Kepala Daerah

Walikota GSVL saat menyuapi Wawali Ai dalam salah satu kegiatan (Foto Ist)Walikota GSVL saat menyuapi Wawali Ai dalam salah satu kegiatan (Foto Ist)

Tinangon: Kewenangan Kepala Daerah Itu Sesuai Pasal 7 UU No 24/2013

Manado-Upaya mengadu-domba dua top eksekutif Manado, yakni Walikota GS Vicky Lumentut (GSVL) dan Wawali Harley Mangindaan jelang masa akhir jabatan, terus dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Apalagi dua pimpinan ini menjadi kompetitor pada Pemilihan Walikota-Wawali (Pilwako) Manado 9 Desember 2015.

Kali ini yang dibenturkan adalah terkait wewenang Wawali sebagai pencatat pernikahan, yang mana menurut mereka Walikota telah “mengebiri” peran Wawali. Padahal aturan tersebut sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Aturan tersebut merupakan Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanggal 24 Desember 2013 di Jakarta.

“Yang terhormat Bapak Walikota Manado, Bapak Wawali, Bapak Sekda dan segenap jajaran Pemkot Manado, mohon izin untuk menjelaskan tentang SOP (Standard Operasional Prosedur) Administrasi Kependudukan yang berlaku di Disdukcapil Manado, sebagai berikut: Penyelenggaraan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia di dasarkan pada UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirobah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,”

“Dalam UU itu telah jelas diatur bahwa yang berkewajiban, bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan urusan administrasi kependudukan adalah pemerintah daerah yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota (Pasal 7 UU No 24/2013),” terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Manado, Hans Tinangon, Selasa (20/10/2015), meluruskan isu yang dimuat beberapa media massa yang seolah-olah kepala daerah “mengebiri” wewenang wakil kepala daerah.

Sementara itu Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Manado, Franky Mocodompis, berharap upaya pembenturan pejabat Pemkot Manado tak perlu terjadi. “Selaku sesama pekerja media, saya sarankan agar kawan-kawan tidak mengadu domba sesama pejabat Pemkot Manado. Sangat disayangkan sekali kalau upaya memecah belah pemerintahan di Manado yang kondusif masih jadi konsumsi kawan-kawan di media tertentu,”sesal Mocodompis.

Untuk itu, Mocodompis mengajak masyarakat Manado untuk mendukung sinergitas pemerintahan, karena GSVL dan Ai nanti akan berakhir massa jabatannya sebagai Walikota dan Wawali Manado periode 2010-2015 pada 8 Desember 2015 mendatang, atau sehari sebelum pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember 2015.

“Saya juga mengajak marilah kita mendukung sinergitas pemerintahan di jajaran Pemkot Manado hingga akhir periode kepemimpinan Pak Walikota dan Pak Wakil Walikota pada 8 Desember 2015 nanti. Biarlah dinamika politik jelang Pilkada tetap berjalan dan berproses secara normatif, dan jangan mencampuradukkannya dengan penyelenggaraan pemerintahan,”ajak Mocodompis.

Berikut penjelasan Pasal 7 UU/2013 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pemerintah kabupaten kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati Walikota dengan kewenangan meliputi:
- Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Keterangan: Aturan tersebut merupakan Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 24 Desember 2013 di Jakarta.
(tim/sulutonline).