Asisten I Pimpin tim Fasilitasi Tapal Batas Boltim-Mitra

Manado-Buntut perselisihan masalah tapal batas antara Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memaksa tim Pemprov Sulut turun lapangan.

Pun untuk melaksanakan fungsi Gubernur untuk memfasilitasi perselisihan batas wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. M.M. Onibala, M.Si mempimpin Tim yang terdiri dari Kepala Biro Pemrintahan dan Humas B. Mononutu, SH dan Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Drs. Lucky Taju, M.Si melihat langsung titik-titik batas yang selama ini menjadi permasalahan antara Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berada di Sungai Buyat/Lakban sampai ke pantai Buyat.

Tim ini juga disertai oleh Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara.

Kehadiran tim ini adalah meneliti fakta-fakta dilapangan untuk kemudian akan di tindaklanjuti dengan pembuatan peta alternatif yang nantinya akan ditawarkan kepada kedua belah pihak untuk dibahas bersama. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Gubernur yaitu untuk memfasilitasi perselisihan batas antar kabupaten/kota.

Pada akhirnya yang paling menentukan penyelesaian sengketa ini adalah kemauan dari kedua belah pihak kabupaten/kota yang bersengketa untuk menyepakati titik-titik batas yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pemerintah Provinsi sendiri telah beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan ditahun 2003 (masih antara Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolmong).

Fasilitasi pernah dilakukan oleh Tim dari Departemen Dalam Negeri namun belum terjadi kesepakatan. Tahun 2006 kembali Tim Provinsi bersama Pimpinan Kabupaten Bolmong dan Minsel waktu itu telah sampai pada Pembuatan Peta dan Pemasangan Pilar namun dalam perkembangannya Kabupaten Mitra dan Kabupaten Boltim ternyata kembali mempersoalkan batas tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa memang penyelesaian masalah batas memerlukan waktu dan banyak banyak aspek yang harus disepakati bersama terutama oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Penyelesaian masalah batas ini harus dilakukan secara komprehensif agar penyelesaiannya benar-benar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang tidak akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Khusus untuk penyelesaian permasalahan batas Minut dan Bitung saat ini Pemerintah Provinsi bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi dan Kabupaten Minut dan Kota Bitung telah menyelesaikan pembuatan peta untuk disepakati kedua belah pihak. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memfasilitasi pertemuan Bupati Minahasa Utara dan Walikota Bitung untuk menindaklanjuti hal itu. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.