Gubernur: Fasilitator PNPM Harus Paham Kebutuhan Desa

Gubernur saat acara pelatihan penyegaran fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dan pelatihan aparatur pemerintah desa tingkat provinsi Sulut tahun 2015Gubernur saat acara pelatihan penyegaran fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dan pelatihan aparatur pemerintah desa tingkat provinsi Sulut tahun 2015

Manado-Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR Sumarsono,MDM mengingatkan kepada para fasilitator PNPM mandiri pedesaan agar benar-benar memahami dan mengerti kebutuhan pembangunan desa dimana mereka menjadi fasilitator agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Penyampaian tersebut disampaikan Sumarsono saat memberikan arahan kepada para fasilitator PNPM pedesaan dalam acara pelatihan penyegaran fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dan pelatihan aparatur pemerintah desa tingkat provinsi Sulut tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pembangunan masyarakan dan pemerintah desa (BPMPD) Sulut di hotel Arya Duta, Senin (26/10/2015).

Ditekankan, para fasilitator harus paham agar pembangunan desa tidak salah, untuk itu juga para fasilitator dan perangkat desa agar memanfaatkan dana desa secara substantive dengan membangun infrastruktur yang menjwab kebutuhan rakyat dengan tentunya tetap memperhatikan aturan dengan baik agar tidak salah dalam pelaporan dan membahayakan diri sendiri.

Sumarsono mengingatkan kepada seluruh fasilitator pedesaan agar menjalankan pembangunan dengan paham revolusi mental, dimana dalam bertugas harus mengedepankan integritas, kerja keras dan memupuk semangat Mapalus.

“Pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran, beruntung Sulut menjadi salah satu prioritas pembangunan, ini berarti kepercayaan pemerintah harus dipegang dan digunakan sebaiknya dalam pembangunan khususnya di desa,”ingatnya.

Kepala BPMPD Sulut Muhamad R Mokoginta,SE,MTP dalam laporan mengatakan kegiatan pelatihan ini diikuti 222 orang fasilitator PNPM-Mpd dan 600 orang aparatur pemerintah daerah dari 1514 desa di Sulut.

Dalam pelatihan ini para peserta akan mendapatkan materi dan pemahaman tentang penggunaan dana desa agar tidak disalah gunakan dan penggunaannya tepat sasaran sesuai kebutuhan desa, serta pelaporan pengggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mokoginta menambahkan kegiatan itu ikut dihadiri Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDT dan transmigrasi Prof. Dr Achmad Erani Yustika dan Kepala Perwakilan BPKP Sulut.

Acara tersebut dilanjutkan dengan Vidioconference Gubernur, Sekdaprov Ir Siswa R Mokodongan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDT dan Transmigrasi Prof Dr Achmad Erani Yustika dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan. (tim/sulutonline).