Gubernur Instruksikan Kabupaten Kota Bentuk Dewan Pengupahan

Gubernur Sulut DR Soni SumarsonoGubernur Sulut DR Soni Sumarsono

Manado-Gubernur Sulut DR Soni Sumarsono menginstruksikan agar Kabupaten Kota di Sulut bentuk Dewan Pengupahan, di masing-masing daerah. Hal ini menyusul keluarmya SK-Gubernur no 3 tahun 2015, tertanggal 11-november 2015, yang sudah diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut untuk di teruskan ke 15 Bupati dan Walikota se- Sulut.

Kepada wartawan, Kadis Nakertrans Sulut, Marcel Sendoh SH mengatakan, SK Gubernur tersebut segera ditindak lanjuti untuk diteruskan kepada bupati walikota.”Pembentukan dewan pengupahan di masing-masing daerah, agar nantinya dewan pengupahan yang terdiri dari pemerintah, serikat buruh dan akademisi ini, dapat menetapkan upah minimum Kabupaten Kota (UMK),”terang Sendoh.

Pentingnya pembentukan dewan pengupahan kabupaten kota ini, karena tentunya akan berbeda dilihat dari tingkat kebetuhan ekonomi yang dirasakan para buruh pekerja, seperti di toko-toko,Restoran, perusahan swasta, dan penerapan nantinya tidak berlaku bagi perusahan expedisi karena tingkat pekerjaanya melintasi beberapa kabupaten kota.

Sendoh menambahkan berdasarkan penelitian yang dirangkum oleh dewan pengupahan provinsi, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi tenaga kerja yang masih lajang di 15 kabupaten kota, tertinggi dalam pemberian upah adalah kabupaten Talaud sebesar Rp 31 juta, sedangkan terendah adalah Kota Tomohon yang hanya mencapai Rp 1,3 juta.

Sendoh berharap pemerintah kabupaten kota untuk segera menindak lanjuti Pergub tersebut, karena selambatnya di akhir tahun ini dewan pengupahan kabupaten kota sudah terbentuk, dan di 2016 nanti mereka sudah mulai bekerja.(tim/sulutonline).