Tim Rajawali Manado Akan Demo Besar-Besaran

Ribuan massa Tim Rajawali saat pengukuhan dan pelantikan waktu lalu (Foto Dok)Ribuan massa Tim Rajawali saat pengukuhan dan pelantikan waktu lalu (Foto Dok)

Tuntut Pilwako Dilaksanakan Desember 2015

Manado-Menyusul belum adanya kepastian pelaksanaan Pilwako Manado, telah meresahkan warga Kota. Hal ini juga mengundang reaksi keras dari Tim Rajawali Manado yang merupakan salah satu tim sayap pendukung pasangan GSVL-Mor.

Karenya dalam rapat terbatas internal Tim Rajawali, Minggu (13/12/2015), Ketua Tim Rajawali GSVL-Mor, Michael Towoliu menegaskan pihaknya akan melakukan demo besar-besaran menuntut pelaksanaan Pilwako pada bulan desember 2015 ini. Alasannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.

Namun menurut Towoliu saat didampingi Tim Rajawali Koordinator Wilayah Manado Utara Tommy Sumelung, Koordinator Wilayah Manado Tengah Budi H Rarumangkay dan Koordinator Manado Selatan Oke “Ching” Sumual, bahwa pihaknya tetap menghormati pernyataan gubernur DR Soni Sumarsono yang menyebutkan Pilwako akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember mendatang.

“Demo yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember mendatang, bukan hanya berbicara soal tertundanya Pilwako pada tanggal 9 Desember yang menyebabkan kerugian pada semua Paslon, melainkan akan berbicara tentang hak politik dan hak demokrasi seluruh masyarakat Kota Manado, akan terjadi gerakan people power,”tegas Towoliu disela-sela rapat internal Tim Rajawali yang juga dihadiri Ketua Dewan Pembina DR GS Vicky Lumentut.
Militansi Tim Rajawali Manado (Foto dok).
Selain itu, terang Towoliu pihaknya juga mendesak agar KPU mengakomodir Paslon Jimmy Rimba Rogi – Bobby Daud. Alasannya, supaya seluruh warga Kota Manado mempunyai banyak pilihan dalam pesta demokrasi 2015 ini. “Terlebih dari itu, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga kota,”katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina Tim Rajawali, DR GS Vicky Lumentut juga mengingatkan agar seluruh Tim Rajawali untuk terus menjaga keamanan dan kenyaman warga Kota Manado. “Jangan sampai hanya Pilwako terus sesama warga terjadi gontok-gontokan. Ingat keamanan yang telah lama terbina harus dikedepankan,”imbaunya.

Secara terpisah, pengamat politik dan akademisi Unsrat DR Ferry Daud Liando kepada wartawan menyebutkan, jika Pilwako Manado ditunda hingga 2017 hal itu merupakan pelanggaran Undang-Undang.

Alasannya, dalam UU nomo 8 tahun 2015 Pilkada serentak dilakukan 3 tahapan. Pertama tahun 2015, Kedua tahun 2017 dan Ketiga 2018 untuk menuju Pilkada serentak secara nasional tahun 2027.

“Nah, Kota Manado masuk dalam kloter pertama yaitu tahun 2015. Jadi jika ditunda, maka hal itu merupakan pelanggaran Undang-Undang,”ingatnya.

Sementara pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka mengatakan, tidak ada alasan bagi KPU untuk menunda pelaksaan Pilwako Kota Manado, apalagi sampai di undur pada tahun 2017. “Itu ngawur namanya ! namun jika itu terjadi akan muncul spekulatif negative terhadap kinerja KPU. Takutnya akan muncul penilaian bahwa semua ini sudah di seting,”semburnya.

Tumbelaka juga menyebutkan, jika Pilwako Manado ditunda, ini akan merugikan semua pihak, bukan hanya dari Paslon, melainkan pemerintah dan rakyat. Sebab, Pilwako dibiayai oleh dana APBD yang merupakan uang rakyat.

“Karenya Pilwako harus dilaksanakan, agar masyarakat bisa menyalurkan hak politiknya,”tegas Tumbelaka.(tim/sulutonline).