Pilkada Manado Ditunda, Gubernur Sulut HJP?

Gubernur Sulut DR Soni SumarsonoGubernur Sulut DR Soni Sumarsono

Manado-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Makassar dalam sidang telah memutuskan mengabulkan gugatan yang dilayangkan pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi-Boby Daud (Imba-Boby). Sejak putusan tersebut dibacakan, Jumat (18/12/2015) pekan lalu, masyarakat Manado pun kembali mempertanyakan janji Gubernur Sulut yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda) DR Soni Sumarsono, yang menjanjikan pelaksanaan Pilkada Manado digelar Senin (21/12/2015).

Terakhir, saat pelantikan Penjabat Bupati Minsel dan Bolsel di Graha Gubernuran Bumi Beringin Rabu (16/12/2015) lalu, Sumarsono juga telah menegaskan kembali kalau Pilkada Manado tetap digelar 21 Desember 2015. Bahkan saat itu dirinya mempertegas kalau sikapnya sebagai Dirjen Otda dan juga Penjabat Guernur Sulut, sama dengan sikap yang diambil penyelenggara Pilkada yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahkan juga Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkompimda), yakni Pilkada Manado dilaksanakan 21 Desember.

”Dan saya juga sudah sampaikan ke pemerintah pusat, Mendagri dan Polri serta instansi terkait sehingga Natal di Manado tidak terganggu. Saya tidak mau Natal ada nuansa politik, supaya orang ibadah dengan baik,” ujar Sumarsono saat itu.

Namun sayangnya, nampaknya janji itu tak bisa dipenuhi karena sampai Minggu malam tidak ada tanda-tanda pelaksanaan Pilkada Manado Senin (21/12/2015).

Alhasil, Gubernur pun dinilai HJP alias Hanya Janji Palsu. “Penjabat Gubernur ini terlalu banyak janji. Beberapa kali kami dengar dan baca di media massa, beliau dengan tegas menjanjikan Pilkada Manado 21 Desember, karena putusan PT-TUN Makassar sudah dibacakan Jumat lalu. Tapi sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Pilkada digelar, sehingga kami bisa sampaikan kalau Pak Gubernur itu HJP alias Hanya Janji Palsu,” tegas pemerhati politik dan sosial kemasyarakatan, Tommy Sumelung, Minggu (20/12/2015).

Hal serupa ditegaskan aktivis dan tokoh masyarakat Sulut Tommy Turangan, yang mengatakan bahwa janji Sumarsono soal Pilkada Manado 21 Desember 2015 sebagai modus. Pasalnya, menurut Turangan, harusnya Sumarsono memberikan pernyataan di media dan mampu mewujudkannya bukan hanya sebagai ajang membodohi masyarakat.

”Masyarakat Manado butuh kejelasan menyangkut dengan Pilwako Manado dilaksanakan kapan? Bukan soal janji palsu seperti yang disampaikan Gubernur Sumarsono bahwa tanggal 21 Desember 2015 akan merupakan batas minimun dilaksanakannya Pilwako Manado. Saya menduga ini trik Sumarsono yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah untuk ‘menekan’ reaksi masyarakat Manado agar tidak melakukan unjukrasa ketika Pilwako Manado ditunda. Saya menantang Pak Sumarsono merealisasikan janjinya ini,” tegas mantan aktivis 98 ini.

Tidak hanya itu, Turangan yang juga Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) ini menegaskan bila Sumarsono gagal melaksanakan janjinya terhadap warga Manado maka alangkah baiknya Sumarsono melepaskan jabatannya. Bagi Turangan telaah terhadap UU Nomor 8 tahun 2015 substansinya Pilwako Manado berlangsung 2015, namun faktanya penyelenggara Pemilu dan elit pemerintah terkesan mengulur waktu dengan berbagai alasan.

”Jika tidak mampu membuktikan pernyataannya yang telah dimuat media massa, kami warga Sulut meminta Sumarsono meninggalkan jabatannya sebagai Pejabat Gubernur Sulut dan kembali fokus menjadi Dirjen Otda. Beliau telah berjanji namun kemudian mengingkari. Kami mengecam tindakan apapun itu yang bersifat merugikan masyarakat banyak, termasuk memberi janji palsu,”tegas Turangan. (tim/sulutonline).