UPTD Samsat Manado Terus Perbaiki Diri

Kepala UPTD Samsat Manado Drs O Leke saat mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Juddy Krisnandi saat berada di kantor Samsat ManadoKepala UPTD Samsat Manado Drs O Leke saat mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Juddy Krisnandi saat berada di kantor Samsat Manado

Leke: Jika Kedapatan Pungli Langsung Ditindak

Manado-Berbagai terobosan Dipenda Sulut dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak bagi wajib pajak, kembali diberikan lewat Peraturan Gubernur nomor 41 /2015 tentang pemberian keringanan dan pengurangan pokok dan pembebasan denda PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) untuk semua jenis kendaraan hingga 31 Desember 2015.

Hal ini diungkapkan Kadispenda Sulut Drs Marhaen Tumiwa MPd melalui Kepala UPTD Samsat Manado OTB Leke SSos. Lanjut Leke, ada lima point penting yang diatur dalam pergub ini, dimana semuanya memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga memperoleh kemudahan dalam membayar pajak kendaraannya baik itu PKB dan BBN-KB.

Leke menyebutkan, untuk pokok PKB kendaraan dalam tahun berjalan untuk denda dihilangkan, sementara yang lewat jatuh tempo dihitung menurut umur atau lamanya belum membayar pajak kendaraannya.

Ditambahkan Aprine Siwi Kasie Penetapan UPTD Samsat Manado, untuk kendaraan yang sudah dua tahun tak membayar pajak diberikan keringanan dan pengurangan 60 persen dari pokok pajak, selanjutnya yang tiga tahun belum membayar pajak diberikan pengurangan 70 persen begitu pun yang sudah 4 tahun menunggak pajak diberikan pengurangan 80 persen, dan yang lima tahun belum membayar pajak diberikan pengurangan 90 persen dari pokok pajak kendaraannya, sementara untuk enam tahun tak membayar pajak diberikan pembebasan 10 persen.

Siwi pun menjelaskan bahwa untuk denda atas keterlambatan membayar pajak maka wajib pajak dibebaskan 100 persen. Untuk BBN-KB atau mutasi kendaraan maka diberikan 100 persen bebas biaya.

Leke Bantah Ada Pungli
Sementara itu menyikapi berbagai tudingan “miring” yang dialamatkan pada UPTD Samsat Manado, Leke menegaskan, semua pengurusan berkas sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Jadi kalu masih ada kedapatan oknum melakukan Pungli, sanksi jelas yakni langsung ditindak,”tegas Leke pada wartawan, Kamis (24/12/2015).

Dijelaskan Leke, di UPTD Samsat Manado ada 3 instansi yang bertugas. Yakni, Dispenda, Jasa Raharja dan Dirlantas Polda Sulut.”Nah, khusus untuk loket satu (pendaftaran) bukan wewenang Dispenda melainkan Dirlantas Pold Sulut,”terangnya.

Jadi jelas Leke, kewajiban WP nominalnya sudah tertera pada notice pajak. “Jadi tidak mungkin ada pungli, kalaupun ada maka hal itu perlu pembuktian yang pasti,”terangnya seraya menyebutkan, Samsat sendiri sesuai petunjuk Pembina Samsat Sekdaprov Sulut terus melakukan pembenahan, dan jika ada PNS Dispenda yang bermain api, maka langsung ditindak. (tim/sulutonline).