Jokowi Didesak Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan Sulut

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) - (Foto Ist)Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) - (Foto Ist)

Manado-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Ir SR Mokodongan meminta secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar mempercepat pembangunan wilayah perbatasan Sulut sesuai dengan program Presiden yang membangun wilayah Indonesia dari pinggiran.

Hal tersebut disampaikan Mokodongan saat menggelar teleconfrence bersama Presiden dan Menteri PU dan PR, dalam rangka Peluncuran penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dilaksanakan Rabu (06/01/2016) di kantor Balai Jalan Kementrian PU di Minut.

Pada kesempatan itu Mokodongan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan -kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan PR di Provinsi Sulut, meminta agar akses jalan hingga ke pelosok daerah agar dibangun guna menunjang kelancaran roda perekonomian rakyat khususmya di daerah kepulauan dan perbatasan.

“Dimohon mendapat suport dari pemerintah pusat seperti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena pengalaman selama ini dalam proses pembebasan lahan sering terhambat oleh karena status tanah,”ingatnya.

Mokodongan juga memohon kepada pemerintah pusat agar proses pembayaran ganti rugi tanah dapat didanai oleh pemeritah pusat. “Provinsi Sulut merupakan salah satu Provinsi kepulauan, di mana Kabupaten Talaud yang berbatasan langsung dengan negara tetanga Philipina selama ini belum pernah tersentuh oleh proyek jalan nasional,”terangnya.
 Jokowi saat menyerahkan Kartu Indonesia Pintar bagi-siswa saat berkunjung ke Sulut waktu lalu
Menanggapi permohonan dari Pemprov ini Mokodongan langsung mendapat acungan jempol dari Jokowi dan Menteri PU dan PR Basuki Hadimuljono langsung merespons sekaligus menjadi perhatian khusus karena usulan ini sesuai dengan program Nawacita yaitu membangun dari pingiran.

Sementara itu, terkait dengan bendungan Kuwil di Minut Menteri mengatakan pembangunannya akan menjadi prioritas dengan gunakan kontraktor lokal agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga Sulut.

Khusus untuk proyek proyek yang ada BPJN XI Manado berjumlah 123 paket dengan total anggaran 2.441 triliun lebih dengan rincian 108 paket di bawah 50 Miliar nilai kontrak 1,5 Triliun lebih sedangkan 15 paket di atas 50 Miliard nilai totalnya 9,20 Miliar lebih.

Namun disayangkan acara penandatangan kontrak kegiatan tersebut tercoreng oleh ulah dari oknum-oknum tertentu pegawai BPJN XI dan Iven Organizer, yang kurang mengenakan, sehingga mendapat komplain dari peserta luar daerah termasuk awak media dan wartawan peliput terkesan di persulit, karena tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan acara.

Tak ayal akibat kekecewaan ini terjadi kegaduhan antara peserta dari luar daerah dengan oknum-oknum diatas BPJN XI dan Iven Organizer."Sudah tidak di di kasih masuk malah kami hanya dibiarkan diluar gedung hanya berdiri tanpa di sediakan kursi dari Panitia,"ketus Ibu Viviani Isabela Pimpinan PT Wesitan Konsultasi Pembangunan dari Makasar.

Tidak hanya Ibu Isabela Ketua Inkindo Maluku Utara Ir Irwansya juga mengungkapkan rasa kecewanya. Dikatakannya, pihaknya datang di Manado karena di undang oleh panitia, dalam undangan tercantum pukul 10:00 Wita tapi baru jam 09 pagi pihaknya sudah tidak di perbolehkan untuk masuk ke tempat acara.”Kehadiran saya di Manado karena di undang oleh panitia. Saya sebenarnya ada acara penting di Surabaya terpaksa di batalkan karena ingin menghadiri acara di Manado ini,”kesalnya. (ADVETORIAL/HUMAS PEMPROV SULUT).