Dari Lukhumtak di Rutan Malendeng, Mantan Sekda Bolmut Tanya Masalah Tipikor

Mantan Sekda Bolmong, Recky Possumah (Foto Ist)Mantan Sekda Bolmong, Recky Possumah (Foto Ist)

Manado-Mantan Sekda Bolmong, Recky Possumah yang kini menjadi penghuni Rumah Tahanan Klas IIA Manado di Malendeng memanfaatkan betul Penyuluhan Hukum Serentak 2016 yang berlangsung, Kamis (28/01/2016), untuk bisa mengetahui lebih dalam mengenai proses hukum Tindak Pidana Korupsi yang kini tengah melilitnya.

Di sesi tanya jawab dalam Luhkumtak yang berlangsung di Aula Blok Pria Rutan Manado yang baru saja dipugar, Recky yang terlihat enjoy menanyakan mengenai status hukum pada Penyuluh, DR Roy Pangemanan, SH MH, Ketua Bantuan Hukum Pro Pope Manado.

Menurut pemahaman Recky Possumah yang menjabat Sekda selama delapan tahun di Bolmong Raya itu, bagaimana jika dia tidak bersalah sehingga termarjinalkan. ‘Nah, bagaimana tindakan yang diambil kepada mereka yang menyatakan saya bersalah,’’ tanya Recky. Hanya saja, momen yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Malendeng itu belum bisa dijawab secara spesifik oleh Roy Pangemanan. Sehingga mantan Kepala Inspektorat Mitra yang kini terjun sebagai pengacara meminta kepada Kepala Rumah Tahanan Klas IIA Manado, Akhmad Zaenal Fikri untuk diberi kesempatan untuk menjadi ‘konsultan’ hukum di Rutan Malendeng.

Apalagi Bantuan Hukum Pro Pope Manado telah menjalin kerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM Sulut untuk memberikan pendampingan hukum gratis kepada para narapidana yang ada di Sulut. Sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan di Malendeng yang hadir dalam Lukhumtak tersebut memang masih minim wawasan mengenai hukum. Sehingga baik Recky Possumah maupun penanya lainnya menyambut positif langkah dari Kemenkum HAM untuk rutin memberikan penyuluhan hukum seperti ini.

‘’Saya siap membantu kapan saja, bila diperlukan’’ ujar Roy Spontan.

Seorang WBP wanita juga mempertanyakan status hukum pada dirinya, saat diputuskan PN Tipikor Manado, dikenakan Pasal 3, namun jaksa melakukan kasasi, putusannya yang setahun lebih, menjadi 4 tahun, sementara Pasal-nya telah berubah dari 3 ke Pasal 2. ‘’Memang hukum di Indonesia aneh,’’ kata Roy.

Selain Roy Pangemanan, juga hadir Penyuluh dari Badan Narkotika (BNN) Manado, Wayan Munggah, SH, yang lebih banyak mengupas mengenai bahaya yang timbul dari bahaya Narkoba.

Kepala Rutan Manado, Akhmad Zaenal Fikri saat membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM menjelaskan, guna mewujudkan kemanfaatan hukum yang berke-PASTI-an, maka perlu dipersiapkan SDM Indonesia agar mengetahui, memahami dan menjadi cerdas hukum di era Masyarakat Ekonomi Asean.

Disisi lain, kegiatan ini sekaligus merupakan bentuk dari semangat gotong royong seluruh jajaran masyarakat mampu berkonstribusi secara progresif dalam menghadapi ‘gempuran’ di era sekarang.’’Oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali, kita harus memperkuat kompetensi, agar mampu berprestasi sehingga menjadi pemenang dalam kompetisi. Paling tidak di negeri sendiri,’’ ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam sambutanya.

Hajatan heboh ini, menurut Fikri, selain dilaksanakan di Rutan Malendeng, untuk Sulut dipusatkan di Graha Bumi Beringin dengan menghadirkan Gubernur Sonny Sumarsono dan Kakanwil Hukum dan HAM Sulut, H Sudirman D Hury. Juga di Rutan dan Lapas lainnya di Sulut dengan target 10 ribu peserta. (tim/sulutonline).