Hasil Konsultasi DPRD Manado dengan Kemendagri, Pilwako Dilaksanakan 17 Februari

Konsultasi yang dilakukan DPRD Manado di Kementerian Dalam Negeri (Foto Ist)Konsultasi yang dilakukan DPRD Manado di Kementerian Dalam Negeri (Foto Ist)

Manado-Perdebatan soal Pilwako Manado yang beragam, akhirnya menemui solusi. Hal ini terlihat dari pernyataan Mendagri, melalui konsultasi yang dilakukan DPRD Kota Manado, Jumat (29/1/2016).

Konsultasi tersebut dilakukan Ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone bersama wakil ketua, Danny Sondakh dan anggota, diantaranya Benny Parasan (Politisi Gerindra).

Besama Markho Tampi (PDIP), Nurrasyid Abd Rahman (PKS), Jemmy Sangkay (Partai Demokrat) serta beberapa anggota lainnya dengan didampingi Sekwan, Steven Rende, meminta kejelasan apakah Pilwako Manado 17 Februari bisa dilaksanakan, serta masalah anggaran menyusul Pemkot Manado sendiri terkesan belum ada langkah persiapan dengan alasan masih menunggu payung hukum soal pergeseran Rp8 Miliar anggaran tambahan yang diminta KPU.

”Iya benar, kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri. Hasilnya, Pilwako Manado wajib dilaksanakan 17 Februari,” tegas Legislator 2 periode, Benny Parasan.

Soal anggaran, dia menyampaikan, dibebankan ke pemerintah daerah.”Jadi pemerintah daerah (Pemkot, Pemprov Sulut) wajib membiayai dan melaksanakan Pilwako Manado sesuai dengan tanggal yang telah ditetepkan KPU Manado,” tandas Parasan. (tim/sulutonline).