KPU: Hasil Konsultasi ke Kemendagri Pilwako Manado 17 Februari 2016

KONSULTASI Pemkot, Dekot, KPU, Banwaslu, Akademisi di Kemendagri (Foto Ist)KONSULTASI Pemkot, Dekot, KPU, Banwaslu, Akademisi di Kemendagri (Foto Ist)

Manado-Tarik ulur terkait penggunaan anggaran dalam Pilkada susulan 17 Februari 2016, antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pemkot serta Dewan Kota Manado, terjawab. Menyusul, hasil konsultasi bersama ke Kemendagri Rabu (03/02/2016) memastikan pergeseran anggaran Pilkada tidak bermasalah.

Demikian informasi yang disampaikan Ketua KPU Manado Jusuf Wowor SIP, MSi saat diwawancarai wartawan lewat sambungan handphone dari Jakarta, Rabu (03/02/2016).

Wowor mengatakan bahwa hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri yang diterima langsung Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs Syarifudin, MM, bahwa pelaksanaan Pilkada Manado wajib dilaksanakan pemerintah daerah dan untuk penggeseran anggaran tidak ada masalah.

”Hasil konsultasi Pilkada Manado dilaksanakan 17 Februari 2016, harus dilaksanakan. Payung hukumnya jelas UU nomor 17 tahun 2003, PP nomor 15 tahun 2005 dan Permendagri nomor 44 dan 51 tahun 2010,”jelas Wowor saat dihubungi.

Mantan Kepala Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsrat ini menjelaskan Pemerintah Kota tidak ada masalah lagi karena Walikota telah mendengar langsung apa yang disampaikan pihak Kemendagri.

“Aman, tetap tanggal 17 Februari. Kami akan balik ke Manado dan berharap Pemkot segera mencairkan anggaran Pilwako yang waktunya semakin dekat,” tutur Wowor.

Menurut Wowor yang ikut dalam konsultasi ini yakni Komisioner KPU Manado, Pejabat Wali Kota Manado Royke O Roring, Sekkot Manado Ir Haefrey Sendoh, Asisten 3 Pemkot Manado Dra Henny Giroth, Kepala Inspektorat Pemkot Manado, Kaban Keuangan, staf ahli Bidang Hukum, Ketua DPRD Manado Noortje Henny Van Bone dan beberapa anggota DPRD Manado dan anggota DPRD perwakilan fraksi masing-masing. Selain itu hadir juga KPU Sulut, akademisi, dan Bawaslu Sulut. (tim/sulutonline).