Ketua PPK Sario: Kami Seperti Dipermainkan Penjabat Wali Kota Manado

Penjabat Walikota Manado Ir Royke RoringPenjabat Walikota Manado Ir Royke Roring

ROR: Kami Hati-Hati, Jangan Sampai Berdampak Proses Hukum

Manado-Ribuan petugas penyelenggaraan add hoc, yakni PPK, PPS dan KKP mulai gusar dengan kebijakan Penjabat Wali Kota Manado, Royke Roring yang diduga telah mempermainkan hak-hak mereka yang telah menyukseskan Pilkada Manado susulan, 17 Februari belum lama ini.

Ini terkait dengan honor mereka yang sampai sekarang belum terbayarkan. Padahal dalam surat edaran berkop Pemkot Manado yang diterima KPU dan diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS tanggal 15 Februari silam ditulis bahwa pemerintah baru akan mencairkan dana hibah (pergeseran) pada tanggal 22 sampai 23 Februari.

“Sampai sekarang hak kami belum dibayarkan. Padahal yang kami kerjakan ini program nasional,” tegas Juliana Sukimin, juru bicara PPK se-Kota Manado.

Sabtu (27/02/2016) sore, sejumlah petugas PPK telah mengggelar pertemuan. Mereka membahas beberapa langkah akan diambil demi memperjuangkan hak mereka. Termasuk rencana demo besar-besar ribuan petugas penyelenggaraan add hoc ke Pemkot dan DPRD Manado.“Kami seperti dipermainkan, Penjabat Walikota Manado harus bertanggungjawab dengan semua ini dan jangan kebanyakan berangkat ke luar kota untuk mencari alasan supaya tidak menandatangani dana pergeseran. Jangan membodohi rakyat sendiri,” tambah Juliana, ketua PPK Sario ini didampingi Anggriany (PPK Singgkil), Marlene Kotambunan (PPK Pal Dua), Marcella Supit (PPK Wenang), Deasy Roring (PPK Mapanget), Donny Wehantouw (PPK Sario) dan lainnya.

Menurut Juliana, akibat perbuatan Pemkot ini, PPK se-Kota Manado merasa tersandera karena setiap hari PPS dan KPPS memertanyakan dana honornya kepada mereka. Sampai-sampai PPS dan KPPS menuduh PPK diduga telah menggelapkan dana tersebut.“Kami minta supaya ada kejelasan. Kami akan turun dengan ribuan massa pada pekan ini dan kami harap Roy Roring berada di tempat untuk menerima aksi kami,” sembur Juliana.
Para Ketua PPK Kota Manado siap menggelar aksi demo besar-besaran menuntut honor mereka (Foto Ist)
Wajar kalau petugas PPK, PPS, KPPS marah besar dan menuding telah dipermainkan Penjabat Wali Kota Manado, Royke Roring. Buktinya, dana hibah anggaran tambahan Pilwako Manado susulan belum bisa cair untuk membayar honor ribuan petugas penyelenggaraan add hoc tersebut padahal pesta demokrasi program nasional itu sudah selesai dengan sukses pada 17 Februari, menyusul Perwako pergeseran anggaran itu belum ditandatangani Roring.

Ini terungkap dari pengakuan Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Manado, Franky Mocodompis yang pro aktif memberi konfirmasi posisi proses pergeseran anggaran itu tadi pagi setelah membaca pemberitaan terkait niat petugas PPK, PPS dan KPPS yang berencana menggelar aksi demo besar-besaran menuntut hak mereka ke Pemkot.

Dalam SMS yang dikirim Mocodompis pukul 07.40 Wita pagi, pada Kamis (25/02/2016), dia memohon petunjuk ke Roring soal Perwako anggaran Pilkada. Pertanyaan itu dikirim melalui SMS ke Roring namun jawaban yang diterima melalui balasan SMS, Roring justru menyuruh mengecek ke Sekkot, Haefrey Sendoh.

“Cek dulu ke Sekkot karena tadi dorang masih rapat dengan BPK mks” begitu balasan SMS Roring yang diforward Mocodompis ke wartawan.“Itu SMS posisi kamis, 25/02 Perwako belum di ttd (tanda tangan, red). NPHD nda ada info,” kata Mocodompis dalam SMS susulan ke wartawan.

Sebelumnya, Roring kepada wartawan menjelaskan, Pemkot sangat hati-hati melakukan pergeseran anggaran untuk Pilwako. Alasanya, akan berhadapan dengan proses hukum. Dia meminta pergeseran anggaran itu harus dibahas dengan Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Manado. Namun pimpinan dewan berargumen, pergeseran anggaran dalam satu unit kerja, bukan wewenang pimpinan dewan untuk menyetujui.

“Pimpinan dewan hanya menerima surat pemberitahuan dari Pemkot kalau anggaran itu sudah digeser karena itu wewenang para TAPD sebab anggarannya berada dalam satu unit kerja. Kalau kita ikut menyetujui, akan bertabrakan aturan Permen 13 tahun 2006 pasal 160. Dewan akan kena penyalahgunaan wewenang,” jelas Wakil Ketua Dewan, Danny Sondakh.

Tarik menarik aturan ini membuat Perwako hingga kini tersendat-sendat. Roring beralasan, harus dibahas resmi dengan Banggar.“Harus buat risalah rapat dalam pembahasan TAPD dan Banggar. Daftar hadir TAPD dan Banggar yang memenuhi korum. Jadi bukan hanya diskusi,” jelas Roring beberapa waktu lalu. (tim/sulutonline).