Hadapi MEA, Wagub Sulut Pertegas Regulasi Dari Pusat

Wagub Sulut saat berbicara dalam acara bersama BKSP DPD-RIWagub Sulut saat berbicara dalam acara bersama BKSP DPD-RI

Manado-Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengatakan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut siap menghadapi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean di tahun 2016 ini.

Penegasan itu di sampaikan Wagub Sulut saat menerima kunjungan BKSP DPD-RI yang beranggotakan Empat senator senayan di pimpin Ketua Tim Prof Dailami Firdaus didampingi anggota senator asal Sulut Ir Stefanus BAN Liow, Hj Rahmiyati Jahja SPd dan Pdt Marthen MTh, di ruang CJ Rantung, Kamis 03/03/2016).

“Pemprov Sulut telah siap menghadapi MEA, bagi kami tujuannya sangat baik untuk meningkatkan daya saing barang, jasa serta SDM di daerah ini memperbesar market serta perbanyak tehnologi diantara sesama Negara-negara Asean,”katanya.

Namun demikian, Kandouw menyebutkan, MEA di Sulut tergantung regulasi dari pemerintah pusat, asumsi dengan adanya pasar bebas di Asean akan merugikan kita jika memang tidak siap. Dicontohkan, pelabuhan Bitung yang disiapkan menjadi Hupport hingga kini statusnya belum ada. Padahal posisi pelabuhan Bitung sangat dekat dengan Negara-negara raksasa ekonomi di kawasan Asia, seperti China, Jepang dan Korea. “Belum lagi dengan status Bandara Sam Ratulangi Manado, yang hingga kini belum menjadi bandara bebas visa, hambatan-hambatan ini bisa merugikan daerah kita,”ingatnya.

Jadi terang Wagub Kandouw, regulasi-regulasi tersebut akan sangat menguntungkan Sulut jika sudah ada, karena potensi sumber daya alam daerah ini sangat melimpah.

Sebelumnya Ketua Tim Prof Dailami mengungkapkan tujuan kedatangan di daerah ini dalam rangka implementasi MEA. “Kami ingin secara langsung mendengar kesiapan daerah Sulut menghadapi pasar bebas MEA ini, baik dari pemda maupun masyarakat itu sendiri,”katanya.

Sebab kalau tidak siap jelas Dailami, nantinya akan menjadi beban,”Namun demikian kami melihat Sulut sebagai salah satu daerah di KTI yang sudah maju, karena banyak memiliki sumberdaya perikanan, pertanian dan kelautan,”jelas Dailami.

Usai pertemuan Senator Stefanus BAN Liow yang juga selaku Ketua Komisi PKB Sinode GMIM ini langsung memimpin sosialisasi implementasi MEA yang dihadiri para Sekda serta instansi terkait lainnya.(tim/sulutonline).