Kadis Dukcapil Kabupaten Kota Resmi Pegang Permendagri

Wagub Sulut saat sosialisasi dan penyerakan Permendagri No. 76 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kadis DukcapilWagub Sulut saat sosialisasi dan penyerakan Permendagri No. 76 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil

Manado-Para Bupati Walikota yang sering menggonta-ganti pejabat Eselon II di Kabupaten Kota khususnya terhadap Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kedepan tidaklah demikian. Sebab kewenangan itu sudah ditarik ke pusat dan kini sudah berada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil di Kabupaten Kota maupun Provinsi.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, usai menyerahkan Permendagri No. 76 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil sebagai pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Dukcapil di Provinsi Sulut, kepada 15 Kadis Dukcapil Kabupaten Kota yang sedang memegang jabatan tersebut, di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Kamis (03/03/2016).

“Kalau dulu Bupati Walikota se-enaknya mengangkat dan memberhentikan Kadis Dukcapil, berdasarkan SK Bupati Walikota, kedepan tidak bisa lagi. Karena kewenangan itu sudah berada di tangan Mendagri,”ingatnya.
Foto bersama para Kadis Dukcapil se Sulut
Kandouw menyebutkan, banyak kewenangan Kabupaten Kota terkait dengan ijin-ijin telah ditarik ke Provinsi antara lain pertambangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perhubungan, kesehatan, termasuk Lingkungan hidup.

“Hal ini menandakan Negara kita selama dua dekade ini sinkronisasi antara Kabupaten Kota dengan Provinsi dianggap tidak berjalan dinamis alias masih kurang. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kota menggangap diri sebagai Negara sendiri,”ungkap mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Sementara dari segi fiskal maupun APBD masih sangat rendah. Dengan rejim fiscal segini itu tandanya Kabupaten Kota masih sangat membutuhkan sentuhan tangan Pemprov maupun Pempus.“Dengan kondisi demikian mestinya Bupati Walikota wajib setiap dua minggu datang berkoordinasi di Pemprov agar jalannya pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar,”ketusnya.

Karena itu pentingnya koordinasi dalam segala aspek, sehingga semua daerah bisa sama-sama maju dan tidak ada yang ketinggalan. “Saya rasa dengan ditariknya kewenangan itu ke Provinsi maka Kabupaten Kota akan rajin berkoordinasi di Pemprov,”jelas Wagub.

Terkait dengan data pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat, jangan memanipulasi data, karena dampaknya dua tahun ini kemiskinan di Sulut meningkat, sesuai data Dinsos rakyat miskin di Sulut berjumlah 850 ribu.

Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi menyebutkan, maksud dan tujuan kegiatan ini selain mensosialisasikan Permendagri No 67 tahun 2015 tapi juga untuk memaksimalkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar pemerintah kabupaten Kota dengan provinsi dalam memahami dan melaksanakan KTP-El. (tim/sulutonline).