Astaga, Pejabat di Pemkot Ramai-Ramai Rebutan Dem Mobnas?

Kantor Walikota Manado (Foto Ist)Kantor Walikota Manado (Foto Ist)

Tumbelaka: Pak Gubernur Harus Mengingatkan Agar Tidak Terjadi Polemik

Manado-
Memiriskan memang apa yang terjadi di pemerintahan Kota Manado. Menyusul ditetapkannya GS Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Manado, diduga mulai ramai-ramai rebutan melakukan Dem mobil dinas.

Sejumlah kendaraan dinas yang mulai dilirik para pejabat untuk dijadikan miliknya sendiri antara lain mobil Toyota Camri dan mobnas lainnya. Padahal, masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintahan kota Manado terkait Pilkada, antara lain dana pilkada yang tak kunjung cair serta program UC yang juga sudah dihentikan.

Fenomena ini memicu kontra dan polemic di masyarakat. Tak pelak, pengamat politik dan kemasyarakatan Taufik Tumbelaka angkat bicara. Kendati dirinya minta agar informasi ini harus diklarifikasi, namun masalahnya adalah, bukan boleh atau tidak boleh, tapi pantas atau tidak pantas.

Tumbelaka kemudian menyebutkan, semua tau bahwa penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring (ROR) bertugas hanya dalam rangka mengisi kelowongan kepala daerah di masa transisi.”Otomatis tugasnya tidak banyak dan oleh karena itu masa tugasnya pangat pendek. Jika benar hal ini sampai terjadi, maka akan jadi preseden buruk dan berpotensi menimbulkan kesan nafsu harta. Alangkah baiknya pak Gubernur Olly Dondokambey mengingatkan tentang hal ini agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,”ingat Tumbelaka, Selasa (29/03/2016).

Secara terpisah, Pengamat pemerintahan Jekson Sulangi SH menyayangkan jika hal itu terjadi, “Seharusnya Penjabat Walikota Manado itu sadar diri. Baru tiga bulan menjabat terus akan melakukan dem mobnas, saya rasa itu kurang pas. Saya kira juga ada aturan yang mengatur pejabat yang melakukan dem kendaraan dinas,”sergah Jekson Sulangi SH yang juga selaku pengacara.

Lanjutnya, warga Manado pastinya akan gerah dengan sikap Penjabat Walikota yang seenaknya untuk melakukan dem. “Sunggu ironis ketika dana Pilkada saja belum dibayarkan terus Penjabat mau melakukan dem itu artinya tidak tau diri namanya. Harusnya memikirkan program bukan mengambil keuntungan,” katanya lagi.

“Yang pasti dem mobnas tak seiring dengan program peningkatan kesejahteraan dari OD-SK. Kalau ROR mau dem mobnas artinya tidak mendukung program kesejahteraan rakyat dari Jokowi maupun Olly,”sindirnya. (tim/sulutonline)