Penyerapan APBN 2016 Triwulan Pertama Capai 11,55 Persen

Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program APBN Triwulan Pertama Tahun Anggaran (TA) 2016Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program APBN Triwulan Pertama Tahun Anggaran (TA) 2016

Manado-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE (OD) mengatakan, penyerapan anggaran dana APBN 2016 untuk triwulan pertama baru mencapai 11,55 persen dari pagu anggaran sebesar 8,259,146,4 Triliun. Sedangkan realisasi posisi sampai 11 April mencapai 1,186,854,2 Triliun atau 14,37 persen serta dana blokir 221,686,532 Triliun.

Demikian, Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program APBN Triwulan Pertama Tahun Anggaran (TA) 2016, di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (12/03/2016).

“Jika di banding dengan pagu anggaran tahun 2015 lalu sebesar 10,500,047 Triliun sedangkan realisasinya 9,413,857,7 Triliun atau 89,66 persen serta dana blokir mencapai 78.490,998 Triliun. Itu berarti terjadi penurunan terhadap APBN 2016 jika di banding dengan APBN Tahun 2015 mencapai 29,54 persen,”terang OD.

Namun demikian Gubernur menyebutkan, kenaikan anggaran Tahun 2016 terbesar ada di belanja pegawai dan barang, sedangkan belanja modal menurun 65,83 persen. Demikian pula dengan belanja bantuan social (bansos) di APBN kali ini mengalami penurunan sebesar 120,17 persen dibanding tahun lalu. Demikian pula untuk dana dekonsenterasi sampai dengan dengan 11 April kemarin, jumlah realisasi sebesar 7,38 persen, tugas pembantuan sebesar 2,56 persen, urusan bersama 0,39 persen sedangkan kantor pusat 19,54 persen.

Karena itu ingat gubernur, perlu dipahami bersama, bahwa angka serapan ini sejatinya masih sangat rendah, jika di bandingkan dengan angka ideal realisasi anggaran pada triwulan pertama, yakni paling tidak diatas 20 persen.”Mudah-mudahan APBN 2017 mendatang bisa naik kembali seperti posisi awal agar proses percepatan pembangunan bisa terlihat karena APBN merupakan motor penggerak percepatan pembangunan,”tegas gubernur sembari menyatakan kesediaannya membantu Satuan Kerja (Satker) pengelola dana APBN yang punya kendala.

“Pemerintah Provinsi bersedia membuka pintu membantu Satker-Satker yang punya kendala dalam rangka penyerapan anggaran, namun demikian apabila diminta terutama oleh instansi vertikal, jika terjadi pemblokiran,”terang mantan Ketua Banggar DPR-RI ini.

Menurut Gubernur realisasi atau penyerapan dan pelaksanaan anggaran, merupakan salah satu indikator penting suksesnya penyelenggaraan pembangunan yang sedang dan terus kita upayakan, sehingga kita senantiasa dituntut untuk dapat menunjukan kinerja yang optimal dalam setiap mata rantai pelaksanaannya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi. (tim/sulutonline).