Buka Temu Koordinasi LME Bidang KUMKM, Wagub: Perbankan Belum Serius Bantu KUMKM

Wagub Sulut  saat membuka Temu Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM )Wagub Sulut saat membuka Temu Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM )

Manado-Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw menyebutkan, saat ini terdapat sejumlah masalah penting dalam pengembangan KUMKM di daerah. Diantaranya masalah Permodalan, sebab selama ini pihak perbankan belum optimal dalam menyalurkan kredit produktif kepada sektor KUMKM disamping bunga kredit yang masih tinggi.

“Padahal, koperasi merupakan Sokoguru perekonomian Indonesia,”singgungnya saat membuka Temu Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM ) di Hotel Aston Kamis (14/04/2016).

Untuk itu kedepan terang Wagub, akan dibentuk Lembaga Penjamin Pinjaman Daerah (LPPD), untuk mengatasi masalah permodalan bagi para pelaku KUMKM.

Selanjutnya masalah Presisi, Wagub kembali mengingatkan soal penerima bantuan baik di Sektor UMKM, Pertanian, Perikanan selama ini hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu atau tim sukses dari kepala daerah.

“Saya sudah instruksikan kepada para kepala dinas agar tidak mengakomodir Kelompok yang mengaku tim sukses. Untuk itu sebelum disalurkan bantuan harus diidentifikasi dulu apakah penerima bantuan benar-benar butuh dan memiliki kemampuan untuk mengelola,”ingatnya.

Wagub menegaskan sebagai Sokoguru perekonomian pengembangan dan pemberdayaan sektor UMKM menjadi prioritas pembangunan daerah, hal ini sudah tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur dan Wagub.”Harus kita sadari bahwa pengentasan kemiskinan melalui pengembangan UMKM memiliki potensi yang baik,”tegasnya.

Senada dengan itu Kadis Koperasi dan UMKM Sulut Ir Rene Hosang menyatakan Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja. Tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Secara terpisah, ditambahkan Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Drs Benny Kalonta, menyebutkan, saat ini ada sekitar 3000-an koperasi aktif di Sulut. Sedangkan koperasi “mati suri” sebanyak 6034 sesuai data Desember 2015 lalu.

“Yang masuk kategori mati suri adalah mereka yang tidak pernah lakukan RAT, akan dihapus dari data base, sebab Koperasi sekarang akan dikeluarkan Nomor Induk Koperasi (NIK) supaya jelas dan tercatat di Kementrian,”ingatnya.

Kalonta juga menyebutkan, sesuai arahan Wagub Sulut seluruh Kepala Dinas Koperasi se Sulut akan diundang untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut.”Harus juga diingat agar pembentukan koperasi harus punya inovasi dalam bisnis dan jangan selalu berharap dari bantuan pemerintah,”katanya. (tim/sulutonline)