Gubernur: Musrenbang RPJMD Wadah Legitimasi Janji Politik

Gubernur saat membuka Musrembang RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2016-2021Gubernur saat membuka Musrembang RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2016-2021

Membangun Sulut sebagai Pusat Penggerak Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia
Minut-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengakui, pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan Senin (18/04/2016) di Hotel Sutanraja Minahasa Utara (Minut), merupakan salah satu wadah untuk melegitimasi janji politik dirinya bersama Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (ODSK) yang disampaikan kepada rakyat.

“Janji politik tersebut, dibakukan dalam satu dokumen yang secara bersama-sama disiapkan melalui orientasi penyusunan RPJMD oleh tim penyusun yang disempurnakan oleh unsur teknokrat dalam berbagai forum baik forum SKPD maupun konsultasi publik dan akhirnya diselaraskan dalam musyawarah mufakat pada hari ini,”terang gubernur saat membuka Musrembang RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2016-2021 di Sutan Raja Hotel, Kalawat Minut.

"Momen hari ini bisa terjadi, bukan karena kekuatan saya dan Steven semata, tapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, melalui kerja keras dan ketulusan hati semua pihak baik langsung maupun tidak langsung," kata Dondokambey.
Musrembang RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2016-2021 sukses digelar
Dikatakan, RPJMD Provinsi Sulut dipercepat penyusunannya menjadi 3 bulan, atas pertimbangan bahwa 6 Kabupaten/Kota lainnya juga sementara menyusun RPJMD sehingga diharapkan RPJMD provinsi dapat selesai lebih cepat supaya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD 6 daerah ini.

Kesempatan itu Gubernur telah menyampaikan 7 Misi Olly-Steven sebagai cita-cita menuju Sulut Hebat yang di tuangkan dalalm Visi mewujudkan Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik serta berkepribadian dalam budaya, serta 9 agenda porioritas Sulut Hebat diantaranya meningkatkan keamanan dan ketertiban Sulut untuk melindungi segenap masyarakat, memastikan kenyamanan hidup dan berusaha.

Membangun Sulut sebagai Pusat penggerak perekonomian di kawasan Timur Indonesia serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, Dia juga menyampaikan bahwa pembangunan Sulut lima tahun kedepan akan di fokuskan pada pencapaian 7 Misi, 17 isu strategis, 27 tujuan, 37 sasaran, 47 strategis, 67 target kinerja kepala daerah dan 77 program porioritas pembangunan.

RPJMD kata Mantan Ketua Komusi XI DPR-RI ini akan mengarahkan percepatan pelaksanaan proyek strategis di Sulut, diantaranya jalan Tol Manado Bitung, bendungan Kuwil, pelabuhan Hup Port Bitung serta membangun pembangkit listrik bertenaga gas alam dan panas bumi.

Bersamaan dengan itu juga akan dibangun kawasan kepulauan dan perbatasan melalui pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu, kawasan pengembangan ekonomi, penyelesaian jalan lingkar Manado, dan penyelesaian bendungan dan bandara di wilayah BMR.
 Foto bersama gubernur dan wakil gubernur usai Musrembang RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2016-2021
Dia menambahkan pencapaian kesejahteraan akan diukur oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi (PE) 2015 sebesar 6,31 persen menjadi 7,08 persen di akhir periode, IPM dari 69,96 poin menjadi 72,00 poin, angka pengangguran dari 9 persen turun menjadi 7 persen serta tingkat kemiskinan turun dari 9 persen menjadi 7 persen.

Untuk mencapai hal itu kata gubernur, harus di kerjakan secara sistematis terencana dan terukur."Para birokrat akan dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja berdasarkan prinsip Good Governance dan Clean Government dan memastikan semua program kerja di 215 Kabupaten kota terintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,”jelasnya.

Sementara Anggota IV BPK RI Rizal Djalil menyebutkan, Sulut merupakan tertinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu 6,12 persen di atas rata-rata nasional yang hanya 4, 2 persen, juga out put pembangunan Sulut sudah jauh di atas 70,3 persen, sembari berpesan kepada para kontraktor, pengusaha dan rekanan jangan takut membangun proyek-proyek berskala besar di Sulut, supaya bekerja sesuai aturan yang ada.

“Kalau ada masalah segera berkoordinasi dengan BPK,”ujar Djalil.

Turut hadir Wagub Drs Steven Kandouw, Sekdaprov Ir Siwa R Mokodongan, para Bupati Walikota, Asisten dan pejabat teras pemprov.(tim/sulutonline).