Pemprov Batalkan 47 Perda Kabupaten Kota

Karo Hukum Glady Kawatu SH dan Karo Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut DR Jemmy Kumendong  saat memimpin apel pagiKaro Hukum Glady Kawatu SH dan Karo Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut DR Jemmy Kumendong saat memimpin apel pagi

Gubernur Desak Bupati Walikota se Sulut Segera Tindaklajuti Pembatalan 47 Perda

Manado-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE melalui Kepala Biro Hukum Glady NL Kawatu SH MSi pada Apel, Senin (16/05/2016) pagi, di hadapan jajaran ASN Keasistenen I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut, telah membatalkan 47 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kota se- Sulut.

Pembatalan beberapa Perda Kabupaten Kota tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur No 132 Tahun 2016 Tentang pembatalan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulut tanggal 4 Mei 2016 lalu, karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum, dan atau Kesusilaan.

Dikatakan Kawatu, pembatalan 47 Perda tersebut, oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sesuai dengan Instruksi Mendagri No.582/476/SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang pencabutan perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

Kawatu menyebutkan, dalam Keputusan Gubernur itu dimintakan, Bupati Walikota segera menghentikan pelaksanaan perda yang dimaksud dan selanjutnya Bupati Walikota bersama DPRD Kabupaten Kota mencabut Perda yang dibatalkan paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur Sulut ini.

Adapun Perda Kabupaten Kota yang dibatalkan:Manado 3, Minahasa 4, Tomohon 3, Bolmong 3, Sangihe 5, Sitaro 3, Minut 2, Boltim 2, Mitra 3, Kotamobagu 2, Bitung 6, Bolmut 1, Talaud 5, Minsel 3, Bolsel 2, Jumlah 47 Perda.

Jenis Perda yang di batalkan: Pajak Daerah 8, Retribusi Jasa Umum 10, Retribusi Perizinan Tertentu 7, Pengelolaan Barang Milik Daerah 1, Pengelolaan Pertambangan 3, Retribusi Daerah 1, Retribusi Terminal 1, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1, Retribusi Jasa Usaha 1, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 1, Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah 1, Perizinan Pemanfaatan Air 1, Retribusi Izin Usaha Perikanan 1, Adminisrtrasi Kependudukan 3, Izin Usaha Kehutanan dan Retribusi Atasnya 1, Retribusi Tempat Pelelangan Perikanan 1, Retribusi Izin Pelayanan Jasa Informasi 1, Punggutan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan 1, Retribusi 1, Perizinan dan Rekomendasi Dikelola Pada KP2T 1. (tim/sulutonline).