Astaga?, ROR Melawan Perintah Mendagri, Mutasi Jabatan Pemkot Manado Cacat Hukum?

Foto kopi Surat Mendagri kepada Gubernur Sulut yang tembusannya juga ditujukan pada Penjabat Walikota ManadoFoto kopi Surat Mendagri kepada Gubernur Sulut yang tembusannya juga ditujukan pada Penjabat Walikota Manado

Manado-Misteri mutasi dan rolling pejabat eselon II, III dan IV Pemkot Manado waktu lalu, saat Ir Royke O Roring masih menjabat sebagai Penjabat Walikota Manado, terungkap. Menyusul terkuaknya surat larangan mutasi dari Kemendagri yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo tanggal 21 April 2016 lalu.

Setidaknya, selama menjabat sebagai Penjabat Walikota Manado, dalam kurun waktu 5 bulan, ROR 5 kali melakukan mutasi berdasarkan usulan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai, Sekkot Ir Haefrey Sendoh.

Paling gress roling jabatan pada 11 Maret 2016 melibatkan 80 pejabat eselon IV dan III yang dikenal di lingkungan Pemkot Manado dengan roling ‘Supersemar’ atau Surat Perintah 11 Maret.

Nah, belakangan diketahui ada surat Mendagri soal larangan mutasi. Surat bernomor 820/1472/SJ tertanggal 21 April 2016 itu Perihal Ijin Mutasi di lingkungan Pemkot Manado yang ditembuskan kepada Penjabat Walikota.

Isi suratnya bahwa Mendagri menjawab surat Nomor 800/402/Sekr-BKD tanggal 13 April 2016 Perihal Usulan Mutasi Jabatan Struktural.“Berdasarkan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa: Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri,” demikian bunyi surat tersebut.

Kemudian ditegaskan pula bahwa, jika mutasi tersebut tidak sesuai aturan maka bisa dibatalkan. “Apabila pelaksanaan mutasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini dibatalkan dan segala kebijakan terkait persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak sah,” demikian penegasan poin 4 surat Mendagri tersebut.

Berikut rentetan 5 kali ROR melalukan Mutasi dan Rolling jabatan di Pemkot Manado.
1.20 Desember 2015, Jabatan Dinas PU dan Sekretariat DPRD Manado.
2.11 Maret 2016, Mutasi 80 pejabat eselon III dan IV.
3.7 April 2016, 14 pejabat; 12 pejabat eselon II dan 2 pejabat eselon III.
4.29 April 2016, 19 pejabat eselon III dan IV.
5.8 Mei 2016, Sejumlah Direksi dan pegawai PD Pasar Manado. (tim/sulutonline).