Gubernur Ingatkan Penyelesaian Batas Daerah Jauhi Unsur Kepentingan

Gubernur Olly Dondokambey SE saat membuka  Rakor harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahanGubernur Olly Dondokambey SE saat membuka Rakor harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahan

Manado-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengingatkan, untuk mempercepat penyelesaian sengkata batas antar daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulut supaya menghindari dari masalah kepentingan.

Peringatan Gubernur tersebut, disampaikan pada pembukaan Rakor harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahan, di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (24/05/2016).

Kegiatan yang di gelar Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut ini, di ikuti para Camat, Kapolsek serta Dan Ramil se-Sulut.

Terkait dengan masih adanya beberapa Kabupaten Kota yang belum menuntaskan penyelesaian sengketa batas antar daerah agar segera menyelesaikan sehingga tertib administrasi dan pembangunan dapat segera dilaksanakan.

Gubernur juga mengingatkan para camat untuk bisa menjadi ujung tombak dalam proses penyelesaian sengketa batas bukan menjadi provokator di tengah masyarakat.
Wagub Sulut Drs Steven Kandouw saat berbicara dalam  Rakor harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahan
“Selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah saya akan bersikap untuk menjalankan aturan sesuai dengan Permendagri 76 tahun 2012 apabila ada kabupaten kota yang telah difasilitasi Tim Penyelesain Batas Pemprov Sulut tidak sepakat dalam hal penyelesaian batas, maka saya akan menggunakan kewenangan sesuai yang tertuang dalam pasal 25 - 34 pada Permendagri tersebut,”tegas Gubernur Dondokambey.

Untuk itu, Gubernur berharap Dan Ramil dan Kapolsek dapat mengawal setiap proses penyelesaian batas yang ada diwilayah masing-masing agar berjalan dengan aman dan lancar.”Fungsi kita sebagai penyelenggara negara harus dilaksanakan dengan benar dan bukan untuk kepentingan,”ingat Dondokambey.

Senada, Wakil gubernur Drs Steven Kandouw mengungkapkan, penyelesaian perselisihan antar kabupaten kota yang mencakup perbatasan, sumber daya alam, aset, transportasi, persampahan, sampai pada rata ruang dan sebagainya dapat dilakukan dengan langkah persuasif dan negosiasi serta membangun kerjasama antar daerah.
Rakor harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahan yang dihadiri ratusan Kapolsek dan Camat se Sulut
Selanjutnya dalam menjaga kehidupan berbangsa dan memelihara keutuhan NKRI, Wagub menegaskan, agar unsur tripika sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah kecamatan ikut berperan aktif untuk mengingat-ingatkan kepada masyarakat akan pentingnya bela negara, termasuk dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila dan membangun kehidupan demokrasi, memelihara dan mempertahankan idiologi Pancasila, mengembangkan demokrasi, menjaga kerukuran antar umat beragama serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya yang ada di tengah-masyarakat.

Sebelumnya, Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut DR.Jemmy Kumendong MSi menjelaskan tujuan pelaksanaan Rakor tersebut dalam rangka sinergitas peningkatan stabilitas wilayah dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Provinsi Sulut.

Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE, selaku Ketua Panitia Rakor meneyebutkan, kiranya pada momen ini peserta dapat menangkap dan menjabarkan seluruh pesan yang disampaikan para narasumber kepada masyarakat dan khusus dalam penyelesaian batas daerah, Gubernur telah memerintahkan agar segera diselesaikan kiranya ini dapat diterjemahkan oleh Bupati dan Walikota. (tim/sulutonline).