Geram Sering Mati Lampu, Wagub Ingatkan PLN Jangan Monopoli

Wagub Sulut saat ikut rapat bersama komite II DPD RI bahas masalah kelistrikanWagub Sulut saat ikut rapat bersama komite II DPD RI bahas masalah kelistrikan

Manado-Persoalan pemadaman listrik di Sulut terus menjadi pembicaraan hangat. Bahkan, seringnya “mati lampu” di Sulut menjadi salah satu agenda pembicaraan dalam rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta.

Pemadaman listrik sekitar 9 jam yang terjadi Rabu (25/05/2016) petang hingga malam hari, mendapat perhatian serius dari Wagub Drs Steven OE Kandouw. "Sudah jauh-jauh hari saya ingatkan pada manager, supaya ada back-up cadangan daya untuk jangka pendek, dikuatirkan terjadi pemadaman seperti Rabu malam kemarin," kata Wagub saat diwawancarai Kamis (26/05/2016) malam.

Suami dari dr Kartika Devi Tanos ini, mengatakan sebelumnya hal ini telah diingatkan pada pihak PLN. "Ingat, keberadaan kapal asal Turki Zeynep Sultan, hanya dikontrak selama 5 tahun. Untuk jangka panjang perlu dibangun pembangkit-pembangkit listrik baru, tapi untuk jangka pendek perlu ada back-up cadangan listrik dalam menghadapi situasi tak terduga, seperti kemarin malam," jelas Kandouw.

"Seharusnya kontrak pembangkit di Bitung dan Pondang Amurang harus diperpanjang, ini yang akan memback-up," tambahnya lagi.

Menurut Wagub, hal ini pun yang disampaikan pada saat rapat dengar pendapat di DPD-RI baru-baru ini. "Saat ini kondisi kelistrikan, rasio elektrifitas hampir 90 persen, artinya untuk angka-angka serta kebutuhan masyarakat, tapi justru yang saya tekankan adalah beban daya dan beban puncaknya," tegas Wagub.

Sebab katanya, saat ini sudah surplus 60 KW, sedangkan sebelum ada kapal genset asal Turki masih sering terjadi pemadaman selama 36 jam. "Jadi sangat perlu ada pembangkit yang memback-up," tekannya lagi.

Lanjutnya hal kedua, kata Wagub, yang disorot adalah soal adanya indikasi monopoli dari pihak PLN. "Jangan berbelit-belit untuk memberikan izin untuk pembangkit swasta, karena kenyataannya sangat susah pengurusan izin. Seharusnya diliberalisasi supaya pihak swasta juga dapat mengelolah," tandas Wagub yang juga menyorot soal hanya satu direktur yang memimpin di wilayah Indonesia Timur.

"Jadi sebaiknya dilakukan liberlisasi atau dibagi tiga wilayah agar pengawasan dapat lebih efektif. Wilayah Indonesia Timur, Tengah dan Barat,"sarannya.(tim/sulutonline).